AGAM, forumsumbar —-Pemerintah Kabupaten Agam gelar entry meeting dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumbar, di ruang rapat Bupati Agam, Selasa (5/11/2024).
Ketua tim BPK Muhammad mengatakan, kedatangan pihaknya ke Agam, bertujuan untuk melakukan pemeriksaan kinerja atas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023- Semester I tahun 2024.
Dikatakan, pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam pengelolaan anggaran daerah yang sejalan dengan dukungan terhadap program pembangunan nasional.
“Kami akan melaksanan tugas pemeriksaan selama 30 hari di Kabupaten Agam, mulai dari tanggal 5 November sampai 4 Desember 2024,” ujarnya.
Pihaknya berharap, dengan adanya pemeriksaan ini, Pemkab Agam dapat semakin optimal dalam pengelolaan APBD sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik pendukung pembangunan daerah yang lebih transparan akuntabel dan sinergitas dengan kebijakan nasional.
Sementara itu, Bupati Agam diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Agam Edi Busti menyambut baik kedatangan tim dari BPK. “Kami Pemkab Agam siap bekerjasama dengan BPK dalam pemeriksaan ini dan berkomitmen untuk mengikuti arahan serta rekomendasi yang diberikan demi meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya
Kepada kepala OPD, pihaknya menekankan untuk dapat bersikap terbuka dan kooperatif dalam menyampaikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh BPK.
“Dengan adanya keterbukaan ini, diharapkan proses pemeriksaan dapat berjalan lancar dan menghasilkan data yang akurat serta komprehensif,” ujarnya.
Ia berharap, kepala OPD dapat berkoordinasi dengan tim BPK untuk memfasilitasi kebutuhan audit dan mendukung upaya perbaikan tata kelola anggaran di Kabupaten Agam.
“Pengelolaan dan penggunaan APBD yang efektif diharapkan mampu selaras dengan memprioritas pembangunan nasional sehingga kontribusi daerah dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi terkait pembahasan berbagai aspek yang akan menjadi fokus pemeriksaan, mulai dari perencanaan anggaran, penggunaan dana hingga hasil capaian program kerja pemerintah yang mendukung target pembangunan nasional.
(Rel/Kominfo/amc)
