PADANG, forumsumbar —DPD RI menggelar diskusi literasi dengan tema “Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah” yang juga merupakan judul buku tulisan Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, MDevt.M dan Dr. Dadang Suwanda, SE, MM M.Ak, Ak, CA. Acara ini merupakan kerja sama antara Perpustakaan DPD RI dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) dengan mengambil tempat di Aula Kampus Merah Pasca Sarjana Fakultas Hukum Unand Jl Pancasila Padang, Selasa (10/12).
Dihadiri dua ratus lebih undangan yang terdiri dari mahasiswa Unand, IPDN Kampus Bukittinggi dan pemerhati good governance Kota Padang, acara ini menghadirkan Sekjen DPD RI Reydonnyzar Moenek, atau yang akrab disapa Donny Moenek sebagai pembicara utama. Narasumber lainnya yakni Walikota Padang Mahyedi Ansharullah, SP, Walikota Pariaman Dr. Genius Umar, SSos, MSi. Direktur IPDN Kampus Bukittinggi Dr. Tun Huseno, MSi dan pakar hukum Unand Dr. Yuslim, SH, MH, dengan Moderator Dr. Hengki Andora, SH, LLM.
Dalam presentasinya, Donny Moenek yang tampil penuh semangat mengatakan keinginannya untuk membumikan tulisannya. “Good governance dan pengelolaan keuangan daerah. Di sisi lain pendapatan daerah terbatas, masih sangat bergantung transfer dana dari pusat. Tapi tetap banyak yang ingin jadi kepala daerah, sedangkan ongkos Pilkada mahal. Ini sebuah paradoks demokrasi,” ujarnya.
Lihat Juga
Menurut pakar desentralisasi fiskal dan investasi daerah ini, ternyata tak mudah mengelola paradoks demokrasi, “Dahulu PGPS Pintar Goblok Pendapatan Sama sekarang kompetisi. Dulu ada ketertataan sekarang kebebasan. Dulu ada kepastian sekarang perubahan. Dulu stabilitas sekarang dinamika. Padahal tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat tidak berjalan linear. Sehingga jadilah demokrasi kebablasan.”
Mengutip studi yang dilakukan Michael Alvares dan Jose Antonio Cheibub dalam buku Democracy and Development, pria asli Lintau Kabupaten Tanah Datar ini mengatakan bahwa demokrasi itu dapat berjalan baik jika masyarakat kita memiliki pendapatan 3.000 US Dolar, atau 42 juta setahun, atau 3,5 juta sebulan, “Kalau di bawah itu, maka jangan heran kalau demokrasi kita masih bisa dibeli. Orang mau memilih lihat-lihat dulu siapa yang bayar tinggi, kasih transportasi, ya politik uang jadi merebak. Itulah makanya hingga sekarang ada 432 kepala daerah yang kena KPK. Jawa Tengah saja bisa habis 1,4 trilyun hanya untuk mencari gubernur,” imbuhnya.
Donny yang juga merupakan dosen IPDN ini lantas memberikan solusi, “Kuncinya good governance. Bagaimana demokrasi dijalankan dengan memperhatikan kualifikasi. Ada syarat yang meliputi pengalaman, pendidikan dan pelatihan untuk menjadi kepala daerah.”
Sebelumnya ketua panitia kegiatan, Kepala Bagian Kearsipan Perpustakaan DPR RI Empi Muslion, MT, MSc dalam laporannya menyampaikan bahwa tujuan kegiatan diskusi literasi adalah untuk menyebarkan dan mendialektikakan ilmu pengetahuan yang ada dalam karya ilmiah, agar dapat berfaedah bagi banyak orang, dan bermanfaat dalam membuka pikiran dan cakrawala baru pengembangan teori dan praktik ilmu pengetahuan yang terus berkembang, “Apalagi di tengah pusaran zaman revolusi 4.0 saat ini, yang sarat dengan lompatan teknologi digital dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, yang mau tidak mau akan menerobos dan merubah masuk dalam paradigma dan praktek tata kelola pemerintahan,” kata Empi Muslion yang merupakan lulusan Universite Lumiere Lyon 2-Perancis.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas Dr. Busyra Azeri, SH, MH, yang hadir membuka acara mengatakan rasa terima kasihnya atas kepercayaan yang diberikan DPD RI untuk menjalin kerja sama dengan Fakultas Hukum Unand, “Kalau saya bertemu dengan Pak Sekjen ini, saya terkenang saat beliau masih menjadi Pj Gubernur Sumbar tahun 2015-2016 di mana kami sering melakukan diskusi dan kerja sama. Rupanya saat ini, beliau masih ingat dengan Sumatera Barat. Semoga dengan buku yang beliau tulis dan pemaparan yang disampaikan hari ini dapat memberikan pencerahan bagi kita semua dan Sumatera Barat umumnya.” (Rel)
