PASAMAN BARAT, forumsumbar — Menyikapi tingginya kasus stunting di Pasaman Barat, Selasa (23/1/2024), Tim Dinkes (Dinas Kesehatan) Pasaman Barat dengan Tim Teknis Bapelitbangda setempat, melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) di Auditorium Kantor Bupati Simpang Empat.
Dilaksanakannya Rakor terpadu dua Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pasaman Barat, secara daring dan luring itu, dimaksud dalam rangka persiapan Bulan Pemantauan Pertumbuhan dan Perkembangan Balita Februari 2024 tingkat Kabupaten Pasaman Barat.
Kepala Dinkes Pasaman Barat, diwakili Kabid Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Dewi Indriani Djusair menjelaskan, Rakor penanggulangan angka stunting di Kantor Bupati, Simpang Empat itu, dihadiri Koordinator, Tenaga Pengelola Gizi dan Tenaga Promkes Puskesmas, sedangkan peserta daring camat, kepala puskesmas, walinagari (kepala desa), ketua bamus, kepala jorong (ketua RT) dan bidan desa.
Lihat Juga
Berdasarkan publikasi data stunting, bersumber dari e-PPGBM (Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi berbasis Masyarakat), Agustus 2023, bagi Puskesmas di kabupaten/kota, seperti di Pasaman Barat, angka prevalensi Pasaman Barat berada pada angka 14,3 persen, jumlah anak stunting sebanyak 4.764 balita dari 33.261 balita yang ada.
“Kecamatan Sasak Ranah Pasisie merupakan kecamatan dengan angka prevalensi tertinggi sebesar 26,5 persen dan yang terendah adalah Kecamatan Kinali sebesar 10,1 persen. Tentunya, angka ini perlu untuk terus diturunkan sampai titik terendah, maksimal sesuai target RPJMD pada angka 14,0 persen tahun 2024 ini,” ulas Kabid Kesmas Dinkes Pasaman Barat itu.
Pada kesempatan itu, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappelitbangda Astra menyampaikan, sebanyak 4.181 balita di Pasaman Barat, entrian data di e-PPGBM masih mengacu dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tidak valid. Hal ini disebabkan karena adanya NIK dummy, digit yang tidak sampai 16 angka, dan adanya duplikasi. Sehingga jumlah anak stunting yang NIK tidak valid sebanyak 560 balita (13,39 persen).
Bapelitbangda telah menyandingkan data anak stunting dengan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) tahun 2022. Dari data tersebut ditemukan sebesar 18,70 persen (1.006/5.397 balita).
“Artinya, tidak semua anak stunting berasal dari keluarga miskin, namun semakin rendah status sosial masyarakat semakin besar risiko melahirkan anak stunting,” urainya.
Ia menjelaskan, untuk Pasaman Barat, yang berada di desil 1 (kemiskinan ekstrem) sebanyak 192 balita. Dari jumlah tersebut, terdapat 38 balita stunting yang tinggal di rumah yang tidak layak huni, 133 balita tidak memiliki fasilitas buang air besar, 115 anak tidak memiliki akses air minum layak, 61 balita tinggal di rumah yang tidak memiliki penerangan PLN, dan 79 balita tinggal bersama orang tua yang masih memasak menggunakan arang atau kayu atau minyak tanah.
Sebelumnya diketahui bahwa pemerintah daerah telah mengadvokasi kebijakan penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ke perusahaan dengan mendapatkan bantuan sebesar Rp101.308.000 untuk empat penerima manfaat.
(gmz)
