PADANG, forumsumbar —Sekjen DPD RI Dr. Drs. Reydonnyzar Moenek, M.Devt.M atau yang akrab disapa Donny Moenek menjadi pembicara pada “Seminar Pengembangan Kerja Sama DPD RI Dengan Lembaga Institusi Dalam Negeri dengan Tema Membangun Kerja Sama dan Komunikasi Efektif dengan Perguruan Tinggi Dalam Negeri di Provinsi Sumatera Barat” di UNP, Senin (2/12).
Seminar tersebut diadakan di Hotel UNP kampus UNP Air Tawar Padang, dan merupakan hasil kerja sama DPD RI dengan Universitas Negeri Padang (UNP) yang dihadiri 150 peserta yang didominasi mahasiswa UNP.
Dengan gaya khasnya, Sekjen DPD RI Donny Moenek tampil energik dan menyita perhatian peserta dengan membawakan paparan dengan topik “Peluang dan Tantangan Peningkatan Kapasitas SDM (DPD RI) di Era Milenial”.
Menurut Pj Gubernur Sumbar 2015-2016 ini, Indonesia memiliki posisi strategis dengan populasi 267 juta orang, menjadi anggota G-20, Negara kunci ASEAN, Negara Demokratis terbesar ke-3, Negara mayoritas muslim terbesar dan menghargai kebhinekaan, kaya sumber daya alam. “Merubah sebuah tantangan dan hambatan menjadi peluang, itulah strategi manajemen. Kuncinya inovasi dan kreativitas, inilah yang dikenal dengan milenial. Jadi adik-adik sekarang, anak-anak milenial sekarang harus memiliki kreativitas dan inovasi tinggi agar pada 1 abad Indonesia pada tahun 2045 menjadi kunci dan penggerak utama bangsa dan negara ini,” ujarnya.
Lebih lanjut, pria asli Tanah Datar yang menguasai empat bahasa ini mengungkapkan optimismenya. “Adik-adik harus optimis, karena ada 113 juta skill workers diperlukan. 2020-2030, inilah masa puncak bonus demografi. Angkatan kerja kita akan semakin didominasi generasi milenial. Perekonomian Indonesia harus tumbuh maksimal selama periode ini. Pada tahun 2030 tersebut, Indonesia akan rangking 10 perekonomian dunia,” tukuk Donny Moenek.
Oleh karena itu, kata pakar desentralisasi fiskal dan investasi daerah ini lebih lanjut, “Saya ingin melihat adik-adik asal Minangkabau dapat mengisi market opportunity pada periode 2020-2030 tersebut. We have to change, if we don’t change, we will die. Yang diperbaiki adalah efektivitas pemerintahan, dan peningkatan kualitas SDM dan penguasaan Iptek. Jadi jangan batasi cita-cita hanya untuk menjadi Pegawai Negeri, sementara di luar peluang untuk menjadi entrepreneur lebih besar. Nilai tradisi dan genetik Minagkabau itu ada wirausaha, inilah potensi dan peluang yang harus terus diasah.”
Juru Bicara Menteri Dalam Negeri (2010-2013) ini lebih jauh menegaskan, “inilah masa perlombaan kita semua. Berlomba untuk masa depan bangsa. Tapi di sisi lain kita dihadapkan pada data pendidikan bangsa ini, yang menyatakan 51,5% warga Negara yang hanya lulusan SD dan tidak tamat SD. Jawabannya adalah transformasi. Transformasi inilah yang perlu kita giatkan bersama, salah satunya dengan melakukan kerja sama-kerja sama di bidang pendidikan dengan perguruan tinggi. Sekali lagi, kita semua harus optimis akan masa depan.”
Turut hadir sebagai pembicara Anggota DPD RI utusan Sumatera Barat H. Leonardi Harmaini Datuk Bandaro Basa, SIP, MH dan Rektor UNP Prof. Drs. H. Ganefri, M.Pd, Ph,D serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNP Siti Fatimah M.Pd, M.Hum.
Rektor UNP Prof. Ganefri, memaparkan kemajuan UNP dalam mengembangkan tridharma perguruan tinggi. Yakni sebagai agent of education, research, culture, pengabdian masyarakat, kerja sama dengan dunia usaha dan industri. “Kerja sama dengan DPD tentu akan banyak sekali yang bisa kita kembangkan. Bisa cara solusi berbagai hal terkait dengan kehidupan bangsa, terutama pendidikan nasional ke depan, perbaikan kualitas pendidikan, dosen, guru, lulusan perguruan tinggi, dan sebagainya. Jadi kita harus berfikir hari ini harus lebih baik dari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, oleh sebab itu, kita harus membiasakan diri dengan pekerjaan yang menantang, jangan kerja yang biasa-biasa saja. Itu kalau kita ingin maju.” ucap Ganefri memberi motivasi.
Sementara itu, Anggota DPD RI utusan Sumbar Leonardy Harmainy menjelaskan, terkait kewenangan konstitusional DPD RI yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, “DPD ini sebenarnya sudah merupakan institusi Tri Partit bersama Presiden dan DPR terkait fungsi tersebut. Ada kesejajaran yang berarti memang telah ada upaya untuk lebih menggigit. Namun, memang diakui, hal tersebut belum tampak dan belum optimal, ini yang perlu sama-sama kita pikirkan dan perjuangkan bersama.”
Dekan Fakultas Sosial UNP Siti Fatimah memaparkan materinya terkait hubungan sosial budaya dan humaniora dengan pendekatan tangible dan intangible.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana Kepala Biro Kepegawaian DPD RI Dr. Lalu Niqman Zahir, M.Si dalam laporannya menyampaikan harapan kiranya Seminar mampu menghadirkan gagasan dan pemikiran baru yang dapat memberikan warna terhadap perbaikan dan pembangunan bangsa ke depan, khususnya lembaga DPD RI. (Rel/Jose)
