JAKARTA, forumsumbar —Sebagai salah satu kampus yang berstatus PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Badan Hukum) sejak 2021 lalu, tentunya Universitas Andalas (Unand) memiliki banyak catatan pembenahan dan perbaikan yang harus dilakukan.
Salah satunya, mewujudkan misi nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk menciptakan kampus aman, nyaman, dan bebas dari kejahatan seksual sesuai dengan Permendikbudristek No 30 Tahun 2021.
Unand pun menunjukkan keseriusannya dengan membentuk Satgas PPKS Unand pada 2021. Dan Unand merupakan kampus PTN-BH pertama dan perguruan tinggi kelima yang membentuk Satgas PPKS sesuai dengan alur dan prosedur yang ditetapkan Kemendikbudristek.
Satgas itu dilantik dan diangkat langsung oleh Rektor Unand Prof Dr Yuliandri, SH, MH, melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 1199/KPT/R/PTN-BH/UNAND/2022.
Beberapa bulan setelah pelantikan Satgas PPKS Unand, laporan pun mulai masuk. Salah satu terlapornya adalah oknum dosen yang rekomendasi sanksinya telah diberikan oleh Ketua Satgas PPKS Unand bersama Rektor kepada Itjen Kemendikbudristek pada Desember 2022.
Namun, setelah kasus tersebut diserahkan, kementerian membentuk tim investigasi ulang, tapi berita mengenai sanksi tidak jelas kepastiannya.
BEM KM Unand tidak tinggal diam, diwakili Yodra Muspierdi (Presiden Mahasiswa KM Unand), Fajar Septian (Menko Pergerakan), Raja Hasian Pasaribu (Menteri Luar Negeri), dan Sahji Rinaldi (Menteri Kebijakan Nasional) mendatangi Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta.
“Tujuan selain silaturahmi, juga untuk menambah wawasan terhadap penanganan kasus yang mungkin terjadi atau bertambah kembali di lingkungan kampus,” ujar Yondra, melalui keterangan persnya, Kamis (26/10/2023).
Pertemuan dengan Itjen, juga dihadiri Wakil Ketua Sekretariat Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kemendikbudristek Julians Andarsa, dan 2 orang Pengurus Penanganan Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kemendikbudristek, serta 2 orang lainnya Pengurus Sekretariat Pokja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Kemendikbudristek.
Pada pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, mulai dari perkembangan dan efektivitas pembentukan satgas di masing-masing kampus, peran kementerian dalam melakukan koordinasi ke kampus-kampus, dan target ke depan yang akan dilakukan bersama, serta juga penyampaian pengawalan atau kejelasan kasus yang terjadi di Unand sendiri.
Pertemuan tersebut awalnya diinisiasi oleh Kementerian Pergerakan Perempuan BEM KM Unand, salah satu kementerian yang konsisten sejak awal mengawal perkembangan isu-isu perempuan dan anak serta kasus kejahatan seksual yang terjadi, tentunya berkoordinasi dengan Satgas PPKS Unand.
“Hadirnya kami di sini sebagai bentuk kecintaan kami pada Unand dalam mengatasi atau mengurangi kasus kejahatan seksual yang terjadi di kampus dan juga semoga menjadi langkah baik ke depannya untuk terus berkoordinasi dengan kementerian dalam memperbaiki beberapa catatan kejahatan seksual yang perlu ditanggulangi,” ujar Yodra Muspierdi, Presiden Mahasiswa KM Unand.
“Dan juga akan menimbulkan rasa aman bagi mahasiswa yang berkuliah di Unand, karena salah satu kasus yang dilakukan oknum KC tersebut belum menemukan titik terang sampai saat ini. Pelaku masih berkeliaran bebas di lingkungan kampus,” tambah Fajar Septian, Menteri Koordinator Pergerakan melanjutkan.
“Perihal kasus yang terjadi di Unand itu, semua berkas sudah lengkap, Satgas PPKS Unand sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Namun, untuk penentuan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku akan ada berbagai pihak yang akan dilibatkan karena yang bersangkutan adalah pegawai sipil negara. Kita perlu ikuti semua tahap birokrasi yang ada agar dalam pengambilan keputusan tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga nanti tidak akan ada upaya banding dan lain hal dari pihak pelaku. Kementerian sangat konsen dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada di lingkungan kampus” ujar Julians Andarsa.
“Pak Menteri juga mengintruksikan kepada tim di Kemendikbudristek bagian penanganan kasus di lingkungan kampus untuk terus melakukan percepatan dalam prosesnya agar dunia pendidikan mampu menghadirkan suasana yang lebih aman” lanjutnya.
Satgas PPKS Unand juga cepat, tepat, dan hati-hati dalam bekerja menyusun segala bentuk laporan atau dokumen administrasi yang ada dalam penanganan kasus yang ada.
“Kasus yang terjadi di Unand tidak berhenti, tetapi tahap-tahap birokrasi yang ada terus dilanjutkan, kami mengerti dari teman-teman BEM ingin secepatnya kasus ini terselesaikan” tegas Julians Andarsa.
Itjen Kemendikbudristek sangat bangga dengan pertemuan ini, sebab ini langkah yang bagus dilakukan untuk terus melakukan percepatan pencegahan kejahatan seksual di lingkungan pendidikan dan juga diberikan saran untuk pembentukan SOP turunan peraturan menyesuaikan dengan kondisi kampus masing-masing.
(Rel/adr/Ica)
