JAKARTA, forumsumbar— Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Kementerian BUMN meminta kepada pemerintah agar meningkatkan pengawasan yang ketat di semua alokasi dana APBN untuk BUMN. Hal ini mencakup pengawasan terhadap penggunaan anggaran, pemantauan kinerja, dan audit keuangan yang berkala.
Nevi mengatakan, Komisi VI bersepakat untuk meminta Kementerian BUMN RI agar meningkatkan realisasi Anggaran TA 2023 mengingat realisasi anggaran Kementerian per Triwulan II 2023 baru sebesar 60,58% dari Total Pagu Anggaran Kementerian sebesar Rp241,5 Miliar.
“Kementerian Keuangan dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus melakukan perencanaan anggaran yang realistis dan memadai. Transparansi dalam penggunaan anggaran dan akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan anggaran adalah langkah penting. BUMN harus secara jelas melaporkan penggunaan dana APBN dan dampak yang telah dicapai,” urai Nevi, melalui keterangan persnya, Selasa (5/9/2023).
Politisi PKS ini menyampaikan, Komisi VI DPR RI telah menerima dan menyetujui penjelasan dari Menteri BUMN RI berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan Nomor S-626/MK.02/2023 dan Kepala Bappenas Nomor B.644/M.PPN/D.8/PP.04.02/07/2023 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/ Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2024, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2024, Pagu Anggaran Kementerian BUMN ditetapkan sebesar Rp305.661.469.000,- yang terdiri dari: A. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp208.928.445.000,- B. Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp 96.733.024.000,-.
Nevi menambahkan, bahwa Komisi VI juga menerima penjelasan dari Menteri BUMN RI mengenai usulan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp50.000.000.000,- yang terdiri dari: A. Pembinaan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp26.526.100.000,-; B. Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana sebesar Rp21.973.900.000,- ; C. Publikasi Kinerja Kementerian BUMN dan BUMN sebesar Rp1.500.000.000,-.
Peningkatan realisasi anggaran BUMN dari APBN memerlukan kerja sama antara Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan BUMN itu sendiri. Dengan perencanaan, pengawasan, dan manajemen anggaran yang baik, BUMN dapat memaksimalkan penggunaan dana APBN untuk mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara.
“Saya berharap, dalam realisasi anggaran BUMN, ada upaya juga untuk meningkatkan secara progresif pada pelaku usaha UMKM,” tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
