JAKARTA, forumsumbar — Sebelum memilih siapa yang akan menjadi komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar, berikut pengganti antar waktu (PAW)-nya, setelah dilakukannya fit and proper test terhadap 15 orang calon, Komisi I DPRD Sumbar mendatangi KI Pusat, Rabu (25/1/2023).
Komisi I DPRD Sumbar tidak mau gegabah menentukan siapa 5 komisioner KI Sumbar periode 2023-2027 mendatang.
Meski fit and proper test sudah digelar Kamis-Jumat, 19-20 Januari 2023 lalu, sebelum memutuskan Komisi I DPRD Sumbar konsultasi ke KI Pusat di Jakarta.
“Hasilnya, kita di Komisi I DPRD Sumbar semakin mendapatkan informasi yang sangat jelas tentang pemilihan komisioner KI Sumbar, juga makin memahami beban tugas dan fungsi dari Komisi Informasi itu sendiri,” ujar Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Rafdinal usai konsultasi dengan KI Pusat.
Bahkan Komisi I DPRD Sumbar, kata Rafdinal, bangga atas apresiasi KI Pusat terhadap KI Sumbar selama ini.
“Luar biasa apresiasi dan penilaian KI Pusat terhadap kinerja KI Sumbar periode 2019-2023. Terus terang itu membanggakan kami di Komisi I DPRD Sumbar,” ujar Rafdinal.
Komisi I DPRD Sumbar melakukan konsultasi dan diterima Ketua KI Pusat Dony Yoesgiantoro yang menyambut meski tugas utama sidang sengketa informasi ada empat regsiter, saat kehadiran Komisi I DPRD Sumbar yang dipimpin Ketua Syawal, Wakil Ketua Maigus Nasir, dan ada anggota Komisi I seperti Hendra Irwan Rahim, Leli, Syaiful Huda, Irzal Ilyas dan Yunisra, juga didampingi Asisten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia, Stah Ahli Gubernur Sumbar Jasman, Sekwan DPRD Sumbar Raflis, Kadis Kominfotik Widya Hatta, Kabiro Hukum Ezeddin Zain, Komisioner KI Sumbar 2 Periode Adrian Tuswandi serta Kabid IKP Indra Sukma.
Saat menyambut Komisi I DPRD Sumbar, Ketua KI Pusat Dony didampingi Wakil Ketua Arya Sandiyudha dan Komisioner membidangi PSI Syawaludin.
“Terima kasih atas kehadiran bapak ibu DPRD Sumbar, Pak Sekwan, Pak Asisten I dan Bu Kadiskominfotik. Konsultasi penting karena bapak dan ibu dapat gambaran terkait proses akhir seleksi KI Sumbar. Terus terang kami KI Pusat mengikuti progres seleksi KI Sumbar, dan saya berani sebut prosesnya sudah on proses,” ujar Dony Yoesgiantoro.
Dony menegaskan bahwa kewenangan DPRD memilih dilandasi oleh aturan UU dan Perki 4 Tahun 2016 tentang seleksi komisi informasi.
“Pilihan bapak ibu, Komisi I DPRD Sumbar tentu harus yang terbaik bagi lembaga KI Sumbar yang selama ini berkinerja sangat baik dalam program mengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar,” ujar Dony.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Syawal mengatakan ke KI Pusat kedatangannya untuk memberi penguatan dalam tugas konstitusi DPRD untuk menetapkan Komisioner KI Sumbar periode 2023-2027, seperti soal calon inkumben dan unsur yang mewakili pemerintah.
Dony menegaskan inkumben penting untuk keberlanjutan lembaga KI Sumbar.
“Komisi Informasi Sumbar setelah berganti periode, maka kerja keterbukaan sudah menunggu periode berikutnya, tidak ada waktu untuk belajar dan memahami kerja kekomisi informasian lagi. Sehingga itu mempertahankan komisioner inkumben menurut saya dan kawan-kawan di KI Pusat penting,” ujar Dony.
Begitu juga soal unsur pemerintah di komisi informasi, itu kembalikan saja ke Perki 4 Tahun 2016, karena komisi informasi itu ada dua unsur mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
“Tapi, kesemuanya itu kembali kepada kewenangan yang bapak dan ibu anggota DPRD miliki,” ujar Dony.
Menurut Dony silahkan DPRD menilai mana yang terbaik. Karena, kata Dony Yosgiantoro, pilihan bapak dan ibu akan melekatkan jabatan komisioner kepada calon yang akan menjadi pengawal keterbukaan informasi publik di Sumbar
Wakil Ketua KI Pusat Arya Sandiyudha juga memperkuat, bahwa Perki 4 Tahun 2016 jadi acuan termasuk soal komisiomer mencerminkan unsur pemerintah.
“Perki seleksi ini tegas mengatakan sebanyak-banyak satu dari lima anggota komisi informasi provinsi adalah mencerminkan unsur pemerintah,” ujar Arya Sandiyudha.
Sedangkan Komisioner KI Pusat Syawaludin mengatakan hasil Timsel diserahkan gubernur ke DPRD, kewenangan DPRD menentukan 5 komisioner terpilih dan 5 calon PAW.
“Di sinilah penilaian anggota DPRD Sumbar untuk memformulasikan seharmonis mungkin komisi informasi periode empat tahun ke depan, banyak kasus ketika tidak harmonis DPRD dan Gubernur soal Komisioner KI, justru jadi ancaman terhadap keterbukaan informasi publik di provinsi tersebut” ujar Syawaludin.
“Unsur pemerintah itu tidak mesti ASN tapi orang yang direkomendasikan gubernur, empat lagi unsur masyarakat. Komposisi unik karena UU 14 Tahun 2008 lahir untuk membela kepentingan pemerintah dan kepentingan hak masyarakat tentang keterbukaan informasi publik,” ujar Syawaludin.
Adapun Komisi I DPRD Sumbar merencanakan memilih 15 calon KI Sumbar yang telah melewati fit and proper test, menjadi lima komisioner terpilih dan lima calon pengganti antar waktu, pada Kamis (26/1/2023).
(Rel/adr)
