JAKARTA, forumsumbar —Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina di sela-sela dialog pada forum Audiensi Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia (SPPLNI) dengan Fraksi PKS DPR RI,meminta ada perjuangan yang keras dalam merealisasikan listrik yang terjangkau untuk masyarakat luas.
“Listrik ini sudah menjadi kebutuhan dasar, untuk menunjang kehidupan. Kehadiran listrik merupakan sumber energi yang akan mengiringi proses hidup umat manusia di Indonesia, sehingga mesti terjangkau untuk semua kalangan dan tidak mahal dilihat dari sudut pandang rakyat kecil,” ujar Nevi, melalui keterangan persnya, Minggu (15/1/2023).
Legislator asal Sumatera Barat II ini memahami tuntutan Serikat Pekerja PLN yang memperjuangkan sembilan tuntutan. Ia sepakat untuk menolak Kenaikan Tarif Listrik sesuai Tarif Pasar.
Nevi menjabarkan, tuntutan serikat pekerja PLN diantaranya : Tolak Kenaikan Tarif Listrik sesuai Tarif Pasar (jika Holding Sub Holding PLN Terjadi); Tolak Privatisasi PLN (Unbundling) sesuai Putusan MK No.111/PUU-XIII/2015; Batalkan Restrukturisasi Pembentukan Holding Sub Holding PLN yang bertujuan untuk memudahkan Privatisasi PLN; Batalkan Legal End State Holding Sub Holding PLN; Batalkan Pembubaran PLN UIKSBS (Pembangkit PLN); Stop Penyerahan Aset Publik (yang harus dikuasai Negara) diserahkan ke Swasta (Subholding) senilai lebih dari 300 Triliun; Stop Pemaksaan dan Diskriminasi pegawai PLN dengan me-Mutasi Pekerja dengan program Tugas Karya; Stop Pemberangusan (Union Busting) terhadap Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Indonesia; dan Stop PHK Ilegal saudara Rudi Setiawan (pegawai PLN WS2JB).
“Saya menekankan, satu poin yakni tarif listrik mesti murah. Listrik merupakan kebutuhan, kepentingan strategis bagi negara dan berdampak pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah harus menjaga kepemilikan dan bekerja untuk memastikan akses universal dan transisi yang adil dan merata ke generasi rendah karbon,” tegas Nevi.
Nevi yang juga anggota Banggar DPR ini meminta jangan sampai ada privatisasi PLN. Karena jika privatisasi itu dilakukan, dan swasta masuk yang berorientasi untung, dampaknya akan memicu kenaikan tarif listrik.
“Jangan sampai PLN ini hilang perannya yang membawa misi pemerintah mengendalikan listrik negara untuk kepentingan masyarakat luas. Mekanisme pasar bebas kelistrikan sangat berisiko tinggi membuat rakyat kecil sengsara. Yang perlu dirapikan adalah, bagaimana listrik yang murah akibat subsidi ini tepat sasaran sehingga rakyat terpenuhi hajat hidupnya, dan negara tidak terbebani dengan belanja subsidi,” tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzcenter)
