PADANG PANJANG, forumsumbar—Boiziardi AS, SH, MH, selaku Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumbar dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah Sumbar, menyatakan bahwa para pihak harus berpikir tujuh kali untuk mempersoalkan Muhammadiyah Sumbar dalam persoalan perdata, pidana, wakaf dan TUN.
Disampaikannya, pada tanggal 26 Oktober 2022, pihaknya telah me-launching LBH Muhammadiyah Sumbar, dan kemudian telah meresmikan dan melantik pengurus di kabupaten / kota, di antaranya; LBH PDM Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Pesisir Selatan, Dharmasraya, Tanah Datar, Pasaman Barat, Padang Panjang, Kabupaten Solok, dan Sawahlunto.
“Kita akan memberikan advokasi hukum terhadap pengurus, mulai dari wilayah, daerah, cabang maupun ranting. Termasuk tentunya pada ortom dan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM),” terang Boiziardi, saat acara Sidang Pleno I : Tanggapan atas Materi Muktamar ke-48 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah yang dilaksanakan secara daring (zoom meeting), di Hotel Muhammadiyah A Muin Saidi, Sabtu (5/11/2022), di Padang Panjang.
Lihat Juga
Lanjut Boi, demikian sapaan akrab pimpinan Boiziardi AS & Partners Law Firm ini, lawyer masih dibilang dengan jari di Muhammadiyah Sumbar. Sekitar 20 orang baru. Maksudnya di sini yang mempunyai Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Advokat.
Boi menyampaikan bahwa ada yang rentan sekali dengan masalah hukum yang perlu disikapi oleh Muhammadiyah, khususnya persoalan tanah wakaf, panti-panti, maupun di lingkungan pendidikan yang menjadi AUM.
“Jadi bagi yang ingin melakukan penyerobotan terhadap tanah-tanah wakaf serta asset-asset yang dialihkan menjadi milik pribadi atau badan hukum selain Muhammadiyah akan berpikir dua kali. Dan dengan adanya LBH Muhammadiyah, masalah hukum dapat diminimalisir,” tukas Boiziardi.
Hadir saat acara Ketua PDM Kabupaten Tanah Datar Buya Juliasman Khas, Ketua PDM Kota Padang Panjang Amiruddin, Ketua PDM Kabupaten Dharmasraya Sulhan Harahap, serta pengurus ‘Aisyiyah dari ketiga daerah tersebut.
Dan dari PWM turut hadir Syamsurizal, Sekretaris Majelis Tabligh, serta Muhammad Najmi, Wakil Sekretaris Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah.
(Ika)
