PADANG, forumsumbar —Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH mendengarkan aspirasi dari perwakilan masyarakat Mentawai, pastor, pendeta, dan perwakilan keluarga etnis Tionghoa dalam Silaturahmi Lintas Agama, Jumat (5/8/2022), di Gedung Abdullah Kamil Padang.
Silaturahmi ini diadakan oleh Pusat Kajian ABS-SBK Hukum Adat Minangkabau yang diketahui oleh Dr Drs H M Sayuti Dt Rajo Pangulu, MPd.
Dalam silaturahmi tersebut Leonardy meminta masyarakat Mentawai dan masyarakat dari suku, agama, ras yang ada di Sumbar untuk tidak khawatir terhadap kemungkinan-kemungkinan dampak diberlakukannya UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar
“Bapak/ibu jangan khawatir jika undang-undang tersebut akan menjadikan Sumbar provinsi syariah. Jika banyak khawatir, akan menurunkan imun kita,” ujarnya.
Untuk itu Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini mengajak, lebih baik waspada terhadap kelompok-kelompok yang memanfaatkan pendekatan agama lalu dipelintir ke dalam paham-paham atau perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
“UU No 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumbar memang memberikan penekanan terhadap falsafah adat basandi syarak – syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, (NKRI),” tegasnya.
Juga perlu diingat ABS-SBK sudah ada sejak lama. Jauh sebelum lahirnya UU No 17/2022, tidak ada yang mempermasalahkannya. Semua suku bangsa, agama dan ras yang ada di daerah ini hidup berdampingan dengan damai.
“Makanya mari kita pertahankan kedamaian ini demi kemajuan daerah kita,” ajak pria yang akrab dipanggil Bang Leo ini.
(Rel/Zul)
