PADANG, forumsumbar —Daerah-daerah harus bisa tampil dan tidak lagi bergantung kepada pusat. Apapun kejadian di pusat, harusnya tidak banyak pengaruhnya ke daerah. Itulah idealnya hubungan antara daerah dengan pusat dalam pemerintahan modern.
Demikian disampaikan Irman Gusman dalam sambutannya saat acara silaturahmi dengan tokoh masyarakat Sumbar di Aula STMIK Indonesia, Khatib Sulaiman, Belanti – Padang, Kamis (24/10) malam.
Lanjut Irman, daerah harus mampu memberdayakan diri dengan menggali potensi yang ada secara maksimal. Khususnya Sumbar, “mencermati politik pascapilpres, dan melihat susunan kabinet yang telah diumumkan, menjadi cambuk 5 tahun ini kita harus bekerja lebih keras lagi,” ingatnya.
Begitu juga dengan Pilkada Sumbar 2020 ke depan, diimbau Irman, rakyat Sumbar lah yang mencari pemimpin itu, siapa pun itu. “Dilakukan diskusi-diskusi yang intens. Ketika sosok itu sudah didapatkan, dan tidak ada partai yang mencalonkan, maka bersama-sama mengusungnya melalui jalur independen, dan rakyat yang ikut mendanai,” tukuk Irman.
Silaturahmi yang difasilitasi STMIK Indonesia dimana Irman Gusman sebagai Ketua Dewan Pembina Yayasan Amal Bakti Mukmin Padang, yang mengelola STMIK Indonesia, merupakan ajang bagi Irman untuk bertatap muka dengan tokoh masyarakat Sumbar pascabebas dari ketentuan hukum.
Ketua DPD RI periode 2009-2016 itu dikabulkan Peninjauan Kembali (PK)-nya oleh Mahkamah Agung (MA) atas kasus yang membelitnya. Dimana keputusan MA mengurangi hukuman Irman 1,5 tahun, sehingga semula 4,5 tahun menjadi 3 tahun. Karena sudah menjalani 3 tahun, per tanggal 26 September 2019 lalu, Irman bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung.
“Tiga tahun saya berkontemplasi di Sukamiskin, banyak hal yang saya pelajari soal bangsa ini. Saya terlalu cinta dengan Indonesia, tak mungkin 3 tahun membuat saya mundur untuk tetap memikirkan bangsa ini, khususnya Sumbar,” ujar Irman disambut tepuk tangan.
“Dan sekarang saya berada di sini sebagai orang merdeka yang akan terus memperjuangkan tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, bangsa dan negara,” ujarnya, seraya mengungkapkan penegakan hukum terhadap kasusnya yang penuh dengan kesalahan, ketidakjujuran, tendensi negatif, dan penggiringan opini yang menyesatkan publik.
Kemudian Irman lebih banyak menyorot soal penegakan hukum. Banyak hal yang harus diperbaiki. Namun, dengan ditunjuknya Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, harapan tentunya tertumpang di pundak Mahfud. “Semoga, Pak Mahfud bisa menyelesaikan dan membenahi penegakan hukum di negeri ini,” harapnya.
Hadir dalam silaturahmi tersebut anggota DPD RI Emma Yohana dan Muslim M. Yatim, Rektor UIN Eka Putra Wirman, Buya Masoed Abidin, Buya Bagindo M. Letter, Rani Ismael, Haji Arnis, Ketua PPP Sumbar Hariadi, Ketua PW Muhammadiyah Shofwan Karim, Zaitul Ikhlas Saad dan pengurus Aisyiyah Sumbar Desi Asmaret.
Kemudian Shadiq Pasadique, Suryadi Asmi, Asnawi Bahar, wartawan senior Hasril Chaniago dan Alwi Karmena, Almudazir, Revdi Iwan Syahputra, tokoh muda Sumbar Is Primananda, Firdaus Ilyas, Abdullah Khusairi, Hanura Rusli dan rekan-rekan Irman Gusman sesama alumni di SMAN 2 Padang.
Acara ditutup dengan pemberian buku “MENYIBAK KEBENARAN, Eksaminasi Terhadap Putusan Perkara Irman Gusman” kepada tokoh masyarakat Sumbar yang hadir. Dimana buku tersebut berisi opini dari puluhan profesor dan ahli hukum yang melakukan eksaminasi terhadap kasus Irman Gusman. (Isa)
