JAKARTA, forumsumbar—Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuariana mempertanyakan kondisi investasi terkini yang diperuntukkan bagi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal tersebut diungkapkannya terkait dengan beredar informasi adanya investor potensial yang undur diri dan mengurungkan niat untuk ikut terlibat dalam mega proyek tersebut.
Investasi pembangunan IKN sendiri menjadi salah satu yang ditawarkan Pemerintah Indonesia dalam pertemuan tahunan World Economic Forum (WEF), di Davos, Swiss, 22-26 Mei 2022 lalu.
“Banyak informasi menyampaikan ada beberapa investor yang batal berinvestasi di IKN ini, untuk itu tolong sampaikan bagaimana potensi investasi IKN saat ini? Apa yang menyebabkan investasi IKN sepi peminat? Seperti apa hasil ‘jualan’ pemerintah mengenai IKN sampai saat ini terutama ketika Pak Menteri kemarin pergi ke Davos,” tanya Nevi dalam rapat Rapat Kerja dengan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) RI yang diselenggarakan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.
Lihat Juga
Melalui keterangan persnya, Selasa (14/6), legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat II tersebut mengungkapkan keingintahuannya atas alasan mundurnya beberapa calon investor IKN. Terlebih hingga akhir rapat, belum ada jawaban resmi yang dilayangkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
“Kita juga harus mengetahui potensi dari investasi yang di-cancel apa aja gitu. Jadi, selain adanya pembatalan harus ada alasannya kenapa? Terus juga potensinya apa? Biar nanti kita juga bisa melihat peluangnya sebesar apa? Jadi apakah karena disana memang masih sepi ataukah karena infrastrukturnya belum ada? Nanti kita tanyakan lagi ke Pak Menteri,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Selain terkait dengan update kondisi investasi di IKN, pada rapat pembahasan mengenai RKP dan RKA K/L Tahun Anggaran 2023 serta Realisasi Investasi Tahun 2021 dan Triwulan I Tahun 2022 Kementerian Investasi/BKPM tersebut, Nevi juga menanggapi tambahan anggaran yang diajukan.
“Ada usulan anggaran Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sekitar Rp278 miliar, di antaranya kegiatan Satgas Percepatan Realisasi Investasi. Apa saja kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Satgas Percepatan Realisasi Investasi dan bagaimana koordinasi dengan lembaga lain dalam memperlancar proses investasi di Indonesia?” tanya Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.
Pada rapat tersebut, Menteri Investasi/Kepala BKPM memaparkan bahwa pagu indikatif instansi tersebut untuk tahun 2023 sebesar Rp646.016.145.000, angka tersebut berada pada kisaran 50 persen dari total pagu 2022. Di depan seluruh anggota rapat, Bahlil mengajukan usulan anggaran tambahan untuk tahun 2023 sebesar Rp1.240.593.724.000 sehingga total anggaran yang diajukan menjadi Rp1.240.593.724.000.
(Rel/nzcenter)
