PADANG, forumsumbar—Persoalan gerakan Negara Islam Indonesia (NII) yang berkembang di Sumbar, yang selama ini banyak dibantah, ternyata benar adanya. Dimana berdasarkan informasi Polri, ada 1125 orang NII yang tersebar di kabupaten / kota di Sumbar, dan beberapa hari yang lalu 363 orang melakukan baiat massal dan ucap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini perlu menjadi perhatian semua pihak di Sumbar, karena gerakan ini jelas sangat bertentangan dengan semangat berbangsa dan bernegara di dalam bingkai NKRI.
Menurut Anggota DPD RI Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, gerakan ini tidak ada ciri-cirinya, dimana awal mulanya rekrutmen NII ini melalui dakwah, kemudian melakukan konsolidasi dan kira-kira setahun berjalan masuklah paham NII yang anti NKRI.
“Anehnya, ada usianya yang 67 tahun, suami istri. Kemudian, mereka ini sudah memesan banyak senjata tajam, berupa ladiang,” ujar Leonardy saat acara sosialisasi Empat Pilar dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, kerjasama Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan PW Gerakan Pemuda Ansor serta Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Jumat (29/4), di Aula Kanwil Kemenag Sumbar, Padang.
Lanjut Leonardy, menanggapi masalah NII tadi, DPD RI telah melakukan rapat kerja dengan Pemprov Sumbar, termasuk Polda Sumbar dan pihak terkait lainnya, agar bisa didapatkan informasi yang valid dan penyampaiannya nanti di tingkat nasional satu data.
Anggota DPD RI yang sekaligus MPR RI ini, mengajak semua pihak di Sumbar, khususnya kader Ansor dan jurnalis peserta Sosialisasi Empat Pilar, mencermati gerakan NII ini dan menangkalnya secepat mungkin, karena akan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kader Ansor bisa mencermati gerakan NII ini di lapangan dan kemudian melaporkannya ke pihak terkait. Begitu juga dengan peran penting media sangat dibutuhkan untuk memberitakan persoalan NII ini secara proporsional, sehingga masyarakat mendapat informasi yang tepat,” ujar Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini.
Empat Pilar, sebut Leonardy, di samping disosialisasikan ke masyarakat, juga sangat penting diberikan ke penyelenggara negara. “Hal ini agar mereka itu, tidak berurusan dengan KPK, dan laporannya tidak menjadi temuan BPK,” tegasnya.
Menanggapi adanya survei tentang Sumbar yang intoleran, Leonardy menyebut sejak zaman Belanda dan Jepang, sampai saat ini, masyarakat Minang, atau Sumbar itu sudah bertoleransi, yang indah.
“Jadi kalau ada juga pihak-pihak yang menyatakan Sumbar itu intoleran, itu hanya modus!” pungkas Bang Leo, demikian panggilan akrab mantan Ketua DPRD Sumbar ini.
Turut menjadi narasumber dalam sosialisasi Empat Pilar ini, Prof Sufyarma Marsidin, Ketua Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Sumbar, dan Ketua Senat Akademik Universitas (SAU) UNP. Dan diskusi ini dimoderatori Ketua PW Gerakan Pemuda Ansor Sumbar Rahmad Tk Sulaiman.
(Ika)
