SIJUNJUNG, forumsumbar —Dalam rangka mempermudah mendapatkan dokumen administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sijunjung, pemerintah daerah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) saat ini turun langsung ke sekolah-sekolah dan nagari.
Kegiatan ini bertujuan agar penyandang disabilitas bisa memiliki dokumen kependudukan yang selama ini belum tersentuh. Ini adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap penyandang disabilitas agar mendapatkan dokumen kependudukan
Kepala Dinas Dukcapil, Febrizal Ansori, SH menyebutkan bahwa perekaman administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas ini dimulai launching tahap awal pada 14 April 2022.
“Khusus di Kabupaten Sijunjung kita cepat menindaklanjuti instruksi dari Menteri Dalam Negeri tersebut,” ujar Febrizal Ansori aat peninjauan sekaligus penyerahan secara simbolis KTP dan KIA oleh Ketua TP PKK, Ny Riri Benny Dwifa di SDLB Gambok pada Jumat (22/4).
Disampaikan Feri bahwa telah dilakukan perekapan dan pemberian dokumen kependudukan kepada penyandang disabilitas seperti akte kelahiran, KTP elektronik bagi yang telah berusia 17 tahun, KIA dan dokumen lainnya.
“Kita berharap dengan kita turun ke sekolah-sekolah, semua penyandang disabilitas mendapatkan dokumen tersebut, bahkan nanti kita juga akan meminta data ke nagari-nagari, setelah mendapatkan data kita juga akan turun melakukan pelayanan ke nagari-nagari tersebut,” lanjut Feri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakili Hendri Nurka, SSos, MSi, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Dinas Dukcapil yang telah melakukan kegiatan turun langsung ke sekolah-sekolah untuk memberikan Kartu Identitas Anak (KIA)
“Dengan adanya kegiatan perekaman ke sekolah ini nantinya juga akan meningkatkan IPM Kabupaten Sijunjung dalam memenuhi standar maupun target, artinya data yang dimulai dari PAUD yaitu KIA ini sangat penting dan berarti sampai nanti ditingkat pendidikan selanjutnya sehingga Pendidikan PAUD yang merupakan golden age bisa terdata secara abdeting yang pada saat ini boleh dikatakan masih dalam angka dibawah rata rata,” ujar Hendri.
Ketua TP PKK, Ny Riri Benny Dwifa yang juga Bunda PAUD Kabupaten Sijunjung ini mengatakan bahwa pada saat ini kita bersama Dinas Dukcapil dan didampingi Dinas Dikbud turun langsung menjemput bola ke sekolah sekolah dan masyarakat untuk perekaman administrasi kependudukan bagi penyandang disabilitas
“Hal ini kita lakukan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat seperti halnya kita turun ke SLB karena biasanya ini tidak terjangkau sekarang kita turun langsung kesekolah tersebut,” ujar Riri.
Hal ini dilakukan, ujar Riri, adalah salah satu indikator untuk menaikkan IPM Kabupaten Sijunjung. “Artinya kadang masyarakat pergi ke dinas berurusan banyak kendala, dan saat ini kita turun langsung menjemput bola dan masyarakat tinggal membawa KTP, di sana juga bisa untuk merobah status yang sudah tamat sekolah nantinya,” ucap Riri
Ke depan tidak hanya ke sekolah SLB saja tetapi akan turun ke nagari nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung. “Kita berharap bagi anak-anak penyandang disabilitas di Kabupaten Sijunjung tidak ada lagi yang tidak memiliki kartu administrasi kependudukannya seperti KTP, KIA, Akte kelahiran dan lain lainnya,”harap Riri.
(Noven/Andri)
