PADANG, forumsumbar —Kunjungi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, SIP, MH, mendapatkan informasi menggembirakan, dimana inflasi Sumbar tercatat paling rendah di Sumatera.
“Kita optimis pertumbuhan ekonomi Sumbar berada di kisaran 4%. Asumsi ini didasari pertumbuhan ekonomi Sumbar pada triwulan ketiga tahun 2021 mencapai 3,32 persen. Sementara pada triwulan kedua menunjukkan peningkatan tajam hingga 5,74 persen,” ujar Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumbar, Wahyu Purnama A kepada Leonardy yang datang berkunjung ke sana.
Dijelaskan Wahyu Purnama, pertumbuhan ekonomi Sumbar di atas 6 persen pascagempa 2009 hingga 2013. Pada tahun 2013 mencatatkan pertumbuhan 6,11 persen. Terus menurun hingga 2019 di angka 5,01.
Memasuki triwulan pertama tahun 2020 turun ke angka 3,99. Di triwulan kedua tajam sekali penurunannya hingga minus 4,92 persen. Hal ini bisa dipahami karena pelaksanaan PSBB di Sumbar itu terlama kedua di Indonesia. Sekitar 47 hari kerja. Di triwulan ketiga tahun 2020 berada di angka minus 2,91 persen. Adapun di triwulan keempat sudah minus 2,23 persen.
Pada triwulan pertama 2021 mulai naik ke minus 0,16. Untuk triwulan kedua naik tajam ke 5,74 persen dan triwulan ketiga berada di angka 3,32 persen. Sementara inflasi daerah Sumbar tahun 2021 tercatat 1,5 persen. Lebih rendah dari tahun lalu yang mencatatkan inflasi 2,11 persen.
Cukup menggembirakan sebenarnya, kata Wahyu, karena angka inflasi ini lebih rendah dari inflasi nasional 1,75 persen. Sedangkan inflasi Sumatera berada di angka 2,13 persen.
“Inflasi Sumbar ini terendah di Sumatera Pak Datuk. Sumbar mendapatkan penghargaan untuk pengendalian inflasi, terbaik kedua di Sumatera dan Tanah Datar mendapatkan penghargaan terbaik pada tahun 2021 ini,” ujarnya.
Dikatakan Wahyu, capaian ini karena beberapa faktor. Provinsi punya Toko Tani Indonesia Centre (TTIC), dimana TTIC akan bergerak menyuplai kebutuhan sembako saat harga bergerak naik. TTIC yang dikembangkan Pemprov Sumbar sudah menjadi rujukan bagi daerah lain dalam penanganan inflasi daerah. Imbauan hingga pasar murah dilaksanakan untuk mengendalikan harga.
Daerah ini juga punya tim pengendalian inflasi daerah (TPID). Tim ini tiap tiga bulan selalu melakukan rapat koordinasi. Untuk provinsi dilaksanakan di Kantor BI dan untuk kabupaten/kota, rapat diikuti oleh Deputi BI.
Sumbar melakukan strategi 4K untuk mengendalikan inflasi, yaitu: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi.
“TTIC ini menjadikan Sumbar terbaik di Sumatera pada tahun 2020 dalam hal pengendalian inflasi. Kami memberikan rekomendasi agar Pempgov Sumbar menambah jumlah armada dan TTIC ini diduplikasi oleh kabupaten/kota,” ungkapnya.
Wahyu menyebutkan, rekomendasi diberikan karena kabupaten/kota turut menyumbang inflasi Sumbar. Saat ini Kota Padang dan Bukittinggi yang diawasi pergerakan inflasinya. Ke depan Payakumbuh dan Solok serta beberapa daerah lain juga dipantau tingkat inflasinya.
BI memasok data tiap tiga bulan sekali kepada kepala-kepala daerah di Sumbar terkait perkembangan inflasi di Sumbar. BI juga mengambil peran dengan mendorong pengembangkan produk bawang merah oleh petani di Alahan Panjang.
Senator asal Sumbar, Leonardy Harmainy yang tengah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia terkait inflasi daerah puas dengan pemaparan yang diberikan oleh Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar.
“Sebagai putra daerah Sumbar, apa yang dilakukan Wahyu harus kita apresiasi. BI kini sudah intens melakukan program dan kegiatan di luar tugas pokoknya mendistribusikan uang hingga ke pulau-pulau di Mentawai,” ujar Leonardy.
Menurut Leonardy lagi, memasok data untuk kepala-kepala daerah di Sumbar terkait pertumbuhan eknomi dan pergerakan inflasi di daerahnya sangat membantu kepala daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan.
“Juga BI turut berperan aktif mengendalikan inflasi dengan desa binaan, menumbuhkan wirausaha baru, memberikan beasiswa kepada anak-anak pintar dari keluarga kurang mampu, sangat kita apresiasi, Pak Wahyu,” tegas Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI tersebut.
Leonardy optimis sistem informasi harga strategis untuk bahan-bahan pokok kebutuhan masyarakat juga cukup mendesak untuk direalisasikan, dan sistem ini berkontribusi besar untuk pengendalian inflasi. Masyarakat tidak terkecoh membeli bahan pokok dengan harga mahal dan pedagang pun tidak seenaknya menaikkan harga dengan dalih bahan-bahan kebutuhan itu langka.
Artinya, kata Leonardy, kita membantu masyarakat untuk bijak dalam berbelanja kebutuhan sehari-hari mereka. Menurut Leonardy, jika keberadaan TTIC membantu pengendalian inflasi daerah maka kendaraan operasional TTIC harus ditambah. Jika kini sudah ada 9 armada, tingkatkan hingga minimal sejumlah kabupaten/kota di Sumbar hingga penetrasi pasarnya lebih luas, membawa bahan pokok lebih banyak dan pendistribusiannya lebih lancar.
Dikatakan Leonardy, Radio 102,6 Padang FM miliknya juga turut mengambil peran dengan menyosialisasikan keberadaan TTIC ini. Setiap Senin hingga Sabtu, pukul 11.00 sampai dengan 11.30, penyiar radio yang berlokasi di Jalan S. Parman 188 Ulak Karang ini memberitakan tentang harga-harga kebutuhan pokok. Berpedoman pada harga yang dirilis TTIC.
“Saya juga mendukung upaya Kepala BI untuk mendorong pengembangan pariwisata Sumbar. Saya setuju jika Sumbar mencanangkan Wisata Kuliner dalam rangka Visit Beautiful West Sumatra 2023. Persiapan yang dilakukan BI dengan mendukung transformasi tenun Minang sangat inovatif,” katanya lagi.
Leonardy pun mengharapkan kepala daerah di Sumbar untuk mampu mengambil peluang dan kebijakan tepat sekaitan data dan informasi yang diberikan oleh BI. Manfaatkan data dan informasi itu untuk kemajuan daerah masing-masing. “BI memberikan masukan, data dan informasi tentu berdasarkan indikator-indikator yang terukur,” pungkasnya.
(Zul)
