PADANG, forumsumbar —Menutupi minimnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan, Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas menyampaikan bahwa salah satu upayanya yakni dengan mengejar belanja kementerian agar bisa ditarik ke Sumbar.
“Banyak dana-dana kementerian yang bisa dibawa ke daerah. Di samping melalui organisasi kerja kementerian di daerah, bisa juga melalui lobi langsung ke kementerian,” ujar Nurnas, saat menjadi narasumber dalam Diskusi Refleksi Akhir Tahun, Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Sabtu (23/12), di Hotel Grand Zuri, Alang Laweh, Padang.
Untuk itu, kata Nurnas, Pemprov Sumbar harus duduk bersama dengan satuan kerja (satker) atau balai-balai, organisasi vertikal kementerian yang ada, agar peluang-peluang pembangunan bisa diambil.
Kemudian, tak lupa Nurnas mengingatkan agar anggota DPR RI yang 14 orang ditambah dengan DPD RI 4 orang, harus dilibatkan dalam melakukan lobi-lobi ke kementerian. “Pokoknya Pemprov Sumbar harus membangun sinergi dengan legislator pusat tersebut,” imbuh Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar ini.
Cara lain menutupi minimnya APBD, menurut Nurnas dengan menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui dana bagi hasil pajak, termasuk dari BBM, dan pajak sumber daya alam (SDA).
“Pemprov Sumbar harus mempunyai inovasi dan kreativitas dalam mendatangkan PAD, termasuk melalui asset-asset yang selama ini tidak maksimal dimanfaatkan,” ujar Nurnas, yang merupakan politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini.
Ikut juga menjadi narasumber lainnya dalam diskusi JPS ini, Anggota DPD RI Leonardy Harmainy, Pakar Ekonomi Unand Hafrizal Handra, yang juga Wakil Rektor IV Unand, dan Yunasri (Staff Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah / BPKAD Sumbar), serta dimoderatori Rakhmatul Akbar, yang akrab disapa Camaik.
Pada kesempatan itu, di akhir acara, diadakan perayaan HUT ke-2 JPS, dimana disampaikan Koordinator JPS Heri Sugiarto, bahwa organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Desember 2019, dan merupakan wadah silaturahmi dan diskusi para pemimpin redaksi (Pemred) di Sumbar untuk kemajuan daerah.
(Ika)
