JAKARTA, forumsumbar — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj Nevi Zuairina menilai ada persoalan besar dari proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, bila dirunut kembali proses persetujuan proyek ini.
Awalnya, tidak ada jatah modal negara untuk PT KAI (Kereta Api Indonesia) tahun ini sesuai UU APBN 2021. Tetapi seiring berjalannya waktu dan pengerjaan proyek mulai dilakukan, di tengah jalan, pemerintah memasukkan usulan PMN Rp7 triliun untuk PT KAI.
Kondisi ini memunculkan kontroversial, dimana jatah PMN untuk PT KAI langsung muncul dalam dokumen Nota Keuangan APBN 2022, bagian outlook PMN 2021. Dari usulan awal, tidak semuanya dipakai untuk proyek kereta cepat.
Lihat Juga
“Kami di Komisi VI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan dirut PT KAI pada 2 September, dimana PT KAI menyampaikan PMN ke Komisi VI sebesar Rp4,1 triliun karena ada pembengkakan biaya sebesar 1,9 miliar dolar AS pada proyek kereta cepat.
Yang menjadi persoalan adalah, negara mestinya menunaikan janjinya untuk tidak melibatkan sepeserpun APBN, dan coba cari solusi lain.
“Ini dana negara sangat besar yang mestinya dapat digunakan untuk mempercepat mengatasi pandemi dan mengembalikan perekonomian rakyat yang mayoritas terpuruk terdampak pandemi”, urai Nevi.
Nevi yang juga Anggota Badan Anggaran DPR Perwakilan FPKS mengatakan, semestinya investasi kereta cepat dapat diperhitungkan secara matang, karena ini proyek yang sangat besar menelan biaya.
Jangan sampai pemerintah turun tangan menyelesaikan dengan menggelontorkan dana dari APBN ketika bermasalah seperti kasus PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sekarang.
Legislator asal Sumbar ini menegaskan, saat ini hampir semua anggota DPR, terutama komisi VI dan V yang menjadi bagian dari pengawasan pelaksanaan proyek kereta cepat ini mendorong agar ada investigasi khusus terhadap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
“Saya mengusulkan, kalau perlu digesa agar audit dan investigasi proyek kereta cepat segera dilakukan sehingga persoalan yang terjadi cepat dapat diselesaikan. Transparansi sangat penting dimunculkan agar rakyat pun dapat membantu mengawasi dengan rigid proyek yang melibatkan negara luar masuk dalam investasi ini”, tukas Nevi.
Politisi PKS ini menegaskan, hampir setiap tahun dana PMN diberikan ke BUMN, tapi anggarannya menguap begitu saja.
Menurutnya, BUMN seharusnya memberikan keuntungan bagi negara melalui deviden sebagai PNBP. Tapi pada kenyataannya, justru saat ini malah jadi beban keuangan negara.
“Pembangunan proyek baik jalan tol, kereta cepat dan lain-lain belum prioritas di masa pandemi dan rakyat sedang menderita. Pemerintah seharusnya berani menunda proyek-proyek yang belum prioritas, untuk lebih fokus pada program kerakyatan menyelesaikan pandemi sampai tuntas dan mengembalikan perekonomian rakyat yang semakin hari semakin terpuruk”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzvoice)
