PADANG PARIAMAN, forumsumbar —Nagari Balah Aie, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, diapit dua sungai, Batang Langkok dan Batang Mangoi. Batang Mangoi banyak mendatangkan bencana di sepanjang alirannya.
“Saya pun merasakan bencana yang ditimbulkan Batang Mangoi. Pondok Pesantren Nurul Yakin Jabal Fiil dimana saya Ketua Yayasan, tinggal beberapa meter saja dari tepi sungai, sangat mengkhawatirkan,” ujar Tokoh Masyarakat Balah Aie Joni Priadi.
Menurut Joni Priadi, pihaknya pusing memikirkan bagaimana cara mengamankan pondok dari amukan Batang Mangoi. Dia pun berharap kepada Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP, MH untuk memfasilitasi penormalan Batang Mangoi.
Meski demikian, Joni Priadi lebih memprioritaskan persoalan air bagi petani di Balah Aie. Masalah ini sudah dirasakan sejak lama. Malah sudah terjadi cekcok antara walinagari dalam suatu forum akibat kapalo banda ini.
Diceritakan pula oleh Joni Priadi, tahun 1930 Tuanku Bagindo Lubuak Pua menorehkan tongkatnya di tanah, mulai dari Ujuang Gunuang ke Balah Aie.
Sepanjang goresan tanah itu dibayarkan siliah jariahnya dan dibuatlah tali bandar. “Berkah karomah dari Tuanku Bagindo, sampailah air ke Balah Aie. Masyarakat sepanjang tali bandar itu pun merasakan manfaatnya. Termasuk mereka yang pada awalnya menertawakan upaya pembuatan tali Bandar itu,” ungkap mantan walinagari dan mantan Bamus Balah Aie ini.
Tersebab itu, kapalo banda dinamakan Kapalo Bando Tuanku Bagindo. Namun pada tahun 1960 letak kapalo banda digeser ke bawah sedikit dan berganti nama jadi Kapalo Banda Tigo Nagari, yaitu Nagari Sungai Durian, Nagari Sungai Sariak dan Nagari Balah Aie.
Pada tahun 2010 pernah diperbaiki dengan dana DAK senilai Rp10 miliar. Perbaikan didapat setelah nagari dari tiga nagari membuat usulan bersama. Kapalo banda dan tali banda diperbaiki. Perbaikan tali banda banyak dilakukan di Sungai Durian, sementara ke Balah Aie belum. Akhirnya kini masyarakat Balah Aie merasakan kurangnya air untuk areal persawahan mereka.
“Kepada Bang Leo kami sangat meminta untuk memfasilitasi hal ini. Bagaimana air bisa sampai ke nagari kami,” harapnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI Leonardy Harmainy mengatakan akan berupaya memfasilitasi.
“Kita upayakan memfasilitasinya dengan orang PSDA. Kita akan ajak mereka ke sini melihat kondisi lapangan dan mendiskusikannya dengan tiga nagari tadi. Namun ketika bicara dengan orang PSDA tidak perlu membahas sejarah kapalo banda tadi,” ujar Leonardy.
Leonardy memaparkan, jika sudah melibatkan tiga nagari atau lebih, hendaknya camat diikutkan untuk memfasilitasinya.
Pj Walinagari Balah Aie, Kasril SE menyambut baik kedatangan Senator Leonardy ke nagarinya. Dia memaparkan kondisi nagarinya dengan harapan Leonardy turut memfasilitasi. Dia membenarkan petani di nagarinya kesulitan mendapatkan air bagi sawah mereka. Karena letaknya di ujung dari tali Bandar, maka sering kesulitan air.
Kepada Leonardy yang datang dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kasril mengungkapkan bagaimana Dana Desa sangat bermanfaat bagi Balah Aie.
Meski baru setahun lebih Kasril bertugas di Balah Aie, dia menyaksikan sendiri betapa Dana Desa dangat membantu dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Betapa Dana Desa membantu masyarakat Balah Aie secara lansung. Bantuan langsung tunai itu bisa dipergilirkan.
“Namun tahun ini kami agak kesulitan dalam menentukan 120 penerima BLT Dana Desa. Penerima itu nantinya bersifat tetap. Artinya menerima bantuan hingga Desember nanti,” ungkapnya.
Perjuangkan Balerong Adat
Joni Priadi juga mengharapkan agar Leonardy memperjuangkan kehadiran Balerong Adat di Padang Pariaman. “Di Agam, sebagai Datuk Bandaro Basa, Bang Leo dan para datuk lainnya memiliki Balerong Adat atau Balai Adat. Tapi di Padang Pariaman ini tidak ada Balai Adat satu pun. Kami minta Abang mau memperjuangkan hal ini,” harapnya.
Kata Joni Priadi, di Kabupaten Padang Pariaman belum ada Balerong Adat ini. Melalui Leonardy dia berharap fasilitasi. Apakah melalui DPD RI atau melalui DPR RI agar bisa diwujudkan Balerong Adat di seluruh Padang Pariaman.
Dia beralasan, membangun nagari ini bisa dilakukan dengan membangun seni dan budaya. Apalagi dalam penyampaian Leonardy tentang SDG’s Desa, ada Desa Tanggap Budaya. Artinya Kementerian Desa mengakui bahwa budaya yang dimiliki bisa menjadikan maju dan berkembang.
Menanggapi hal ini Leonardy membenarkan. Dengan mengembangkan dan memperkuat budaya yang ada, desa bisa maju, sejahtera dan mandiri. Budaya bisa menjadi daya tarik para wisatawan datang ke Padang Pariaman, khususnya ke Balah Aie untuk menyaksikan atraksi budaya yang ada.
“Kunjungan para wisatawan itu akan memunculkan efek positif terhadap perekonomian masyarakat nagari yang dikunjunginya. Mereka berbelanja bahkan menikmati keseharian hidup bersama masyarakat setempat,” paparnya.
Leonardy menegaskan, budaya Minangkabau tidak kalah dengan budaya dari daerah lain di Indonesia. Bahkan budaya minangkabau bersifat universal.
“Kita yang terbiasa dengan adat dan budaya Minangkabau, menganggap budaya kita biasa saja. Namun tidak demikian dari sisi pengamat, peneliti budaya di dunia. Mereka yang menilai budaya Minangkabau ini universal,” pungkasnya.
Jika Nagari Balah Aie memilih Desa Tanggap Budaya, maka potensinya harus didata dengan sebaik mungkin. Analisa pengembangan yang harus dilakukan agar budaya di Balah Aie bisa menjadi unggulan yang patut dibanggakan. Lakukan perencanaan di musyawarah nagari dan dukung segenap daya dan potensi yang dimiliki guna merealisasikan rencana tersebut.
Namun untuk merealisasikan Balerong Adat itu, Leonardy menunjukkan cara yang lebih efektif. Tokoh masyarakat dan niniak mamak di Balah Aie diajak untuk mendukung pembangunan kantor nagari atas biaya APBD Kabupaten.
Dikatakannya, sebagai anggota tim pemenangan bupati terpilih, Jon Priadi tentu lebih leluasa mengusulkan hal ini kepada Bupati Padang Pariaman.
Walinagari Balah Aie dan walinagari di Padang Pariaman melalui forum walinagari bisa pula mendesak Bupati dalam berbagai pertemuan yang memungkinkan menyampaikannya dengan cara santun.
“Saya pun dalam kesempatan pertemuan dengan Pak Bupati Padang Pariaman nantinya akan membicarakan ini. Mudah-mudahan dengan cara ini, pembangunan kantor nagari di Padang Pariaman bisa dilaksanakan atas dukungan APBD,” ujar Leonardy.
Leonardy mengakui, dari berbagai kunjungannya ke nagari-nagari di empat belas kecamatan di Padang Pariaman, terpikir olehnya agar kantor walinagari harus representatif agar dapat memberikan layanan yang baik kepada masyarakatnya. Kantor walinagari akan lebih cepat dibangun dengan APBD Kabupaten Padang Pariaman.
(Rel/Zul)
