PADANG, forumsumbar —Fluktuasi debit sungai dan penurunan kualitas air, peningkatan alih fungsi lahan, berkurangnya tutupan hutan dan rendahnya kualitas pengolahan sampah, menjadi beberapa isu lingkungan yang dibahas dalam High Level Meeting Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) 2021-2026, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Senin (22/3).
Acara yang dibuka oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi ini menghadirkan tim ahli penyusunan RPJMD Sumbar, tim ahli KLHS dan pakar, tim pokja penyusunan KLHS dan Kepala OPD.
Dalam satu sesinya ada diskusi menanggapi hasil KLHS yang dimoderatori oleh Asisten II Pemprov Sumbar, Benny Warlis.
Kegiatan High Level Meeting KLHS RPJMD ini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sumbar, Siti Aisyah dilaksanakan untuk memberi masukan dan pedoman pembangunan dalam RPJMD Sumbar agar sesuai dengan isu-isu serta daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Tim ahli KLHS Ardini Arbain memaparkan kondisi dan isu lingkungan di Sumbar saat ini. Di antaranya sampah yang terkelola hanya 58 persen, sisanya masuk ke sungai dan laut. Menurunnya daya beli petani, dan makin hilangnya hutan adalah kondisi riil saat ini. Termasuk juga berkurangnya keanekaragaman hayati yang terkena imbas pembangunan.
“Banyak program yang bisa dilakukan, di antaranya harus ada program pemberdayaan masyarakat sekitar hutan, tidak hanya menanam tapi juga program pendukung lainnya. Ekonomi insklusif solusinya, investor dari orang dalam negeri sendiri, jangan serahkan tanah pada investor, harus bagi hasil. Pembangunan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan,” kata Ardinis.
Gubernur Sumbar Mahyeldi, saat acara pembukaan mengapresiasi kegiatan ini dan mengimbau kepada tim ahli penyusunan RPJMD untuk mempedomani rekomendasi KLHS.
“Kajian lingkungan harus jadi perhatian. Kajian lingkungan ini remnya ketika kita ingin memacu pembangunan. Jika lingkungan diabaikan, bukan hasil pembangunan yang akan kita dapat melainkan permasalahan. Apalagi saat ini pembangunan harus efektif efisien, sebab anggaran terbatas. Isu lingkungan sudah tertuang dalam visi misi kita, jadi tinggal menyinergikan untuk optimalisasi RPJMD,” tutur Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Hansastri, menyebut akan menampung rekomendasi dari tim KLHS.
“Hasil kajian ini akan kami integrasikan ke dalam RPJMD, sebab KLHS memang masuk dalam pedoman penyusunan RPJMD,” ujar Hansastri.
(Rel/Diskominfo-SB)
