JAKARTA, forumsumbar —Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) saat ini tengah digodok Komisi Informasi (KI) Pusat.
Penggodokan IKIP melibatkan Kelompok kerja (Pokja) di setiap provinsi di Indonesia yang berisikan komisioner KI provinsi dan kalangan akademisi yang memiliki perhatian kepada keterbukaan informasi publik.
Meski dalam tahap penggodokan dan finalisasi, tapi Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari lebih maju selangkah.
Tanti meluncurkan sebuah buku panduan untuk percepatan IKIP tersebut.
“Buku ini menjadi panduan bagi badan publik untuk melakukan indeks keterbukaan informasi publik atau IKIP, dan buku ini memuat pengalaman Monev dan ketentuan yang diterbitkan KI Pusat,” ujar Tanti yang tengah mengikuti FGD IKIP di Tanggerang Banten, Minggu (14/2).
Buku panduan IKIP ini kata Tanti, nantinya akan berkolaborasi dengan apa yang dilahirkan FGD Pokja IKIP di Tanggerang ini.
“Selain bentuk offline, buku ini nantinya akan ada versi e-book-nya,” ujar Tanti.
IKIP sendiri merupakan program anyar KI Pusat dengan melibatkan KI se-Indonesia dan pakar keterbukaan dari perguruan tinggi se-Indonesia. Untuk Sumbar selain lima komisioner KI Sumbar juga masuk dalam Pokja Eka Vidya Putra (UNP) dan Syamsurizaldi (Unand).
“IKIP menjadi penjabaran dari visi Presiden Joko Widodo untuk memastikan keterbukaan informasi publik di seluruh Indonesia, ada indikator dan ukurannya,” ujar Tanti.
(Rel/ppid-kisb)
