PADANG, forumsumbar —Peran pemerintah dalam peningkatan pariwisata sangat diperlukan, karena menyangkut dengan kebijakan. Untuk itu, kebijakan yang dilahirkan harus lah terintegrasi dengan mengakomodir aspirasi stakeholder pariwisata yang ada.
Menyangkut pariwisata Sumbar, pemerintah provinsi harus membangun sinergi dengan pemerintah kabupaten / kota agar program-program pariwisata bisa dikembangkan dengan baik.
Apalagi saat ini, di masa pandemi, semua pihak harus bekerja keras agar sektor pariwisata Sumbar yang terdampak akibat pandemi bisa bangkit, tanpa meninggalkan protokol kesehatan yang telah digariskan.
Lihat Juga
Demikian disampaikan Anggota DPD RI Leonardy Harmainy dalam acara Diskusi Tigabelasan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dengan tema “Strategi Booming Pariwisata Sumbar di Masa Pandemi”, Sabtu (13/2), di Aula Istana Gubernuran, Jl Sudirman Padang.
“Kesehatan penting, tapi ekonomi harus hidup. Ini garisannya. Semua harus patuh pada protokol kesehatan, dan aturan yang ada, dengan tetap berusaha secara ekonomi,” ujar Leonardy, yang juga Pembina JPS itu.
Mantan Ketua DPRD Sumbar ini mengingatkan pemda dalam kebijakannya harus jelas. Berapa target kunjungan yang akan dicapai harus ada. Programnya juga mesti konkret untuk mencapai target tersebut.
Misalnya ketika sebelum pandemi kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik berapa. Lalu berapa pula ketika terjadi pandemi seperti sekarang.
“Nah, untuk meningkatkan kunjungan itu, mem-booming-kan, meledakkan pariwisata itu seperti tema diskusi JPS ini, bagaimana strateginya. Pemda harus bersinergi dengan para pegiat, pelaku dan media sehingga bisa disosialisasikan dan viralkan bersama-sama. Pelaku wisata harus kreatif dalam membuat paket wisata,” katanya.
Dalam diskusi yang dimoderatori Adrian Tuswandi ini, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI itu juga mengingatkan pemprov untuk meningkatkan koordinasinya dengan kabupaten / kota dalam menggerakkan sektor pariwisata. Apalagi banyak usaha yang bergantung pada sektor ini.
“Jadi, program yang termuat dalam RPJMD dan anggarannya harus terintegrasi dan sinkron antara pemprov dengan kabupaten dan kota. Tak bisa kerja sendiri-sendiri. Koordinasi pemda dengan stakeholder juga harus intens,” ingatnya.
Lebih lanjut disampaikannya, multiplier effect dari pariwisata ini sangat banyak. “Banyak yang bergantung hidupnya dari sektor ini. Maka saya sangat mengapresiasi JPS mengangkat tema ini, sejalan dengan tema Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini. Dengan booming-nya pariwisata, maka daya beli masyarakat ikut meningkat,” ujarnya.
Dalam diskusi ini, turut menjadi narasumber, pakar pariwisata Dr Sari Lenggogeni, Walikota Pariaman Dr Genius Umar yang diwakili Kepala Dinas Pariwisata Pariaman Marhen, mantan Kepala Bappeda Mentawai Dr Naslindo Sirait, Ketua ASITA Sumbar Ian Hanafiah, praktisi Pariwisata M Zuhrizul serta Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial.
(Rel)
