PADANG, forumsumbar —Gubernur Sumbar Irwan Prayitno memastikan pembangunan jalan tol sebagai proyek strategis nasional terus dilakukan dan pasti akan diselesaikan oleh pemerintah.
“Pembangunan jalan tol prosesnya tetap jalan. Sebab ada (disinformasi) yang menyatakan berhenti dan uang habis,” tegas Gubernur Sumbar Irwan Prayitno saat menjadi narasumber dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Padang Ekspres Group di Adinegoro Room Graha Pena Padang, Kamis (4/2).
Menurut gubernur dua periode itu, PT Hutama Karya (HK) sebagaimana paparannya dalam FGD sudah menyatakan terus melakukan proses pembangunan sejak di-ground breaking Presiden Jokowi Februari 2018 lalu.
Lihat Juga
“Semuanya all-out termasuk tokoh masyarakat untuk pembangunan jalan tol ini. Pak Presiden pun saat ground breaking juga sudah minta izin bangun jalan tol kepada tokoh masyarakat yang hadir waktu itu,” jelas Irwan Prayitno.
Diakui gubernur, memang jika dibandingkan pembangunan di Pekanbaru lebih cepat. Proses pembebasan lahan dan ganti ruginya lebih cepat. Sedangkan di Sumbar sebagaimana disampaikan PT HK, sekitar 80 persen merupakan tanah kaum atau ulayat yang pemiliknya hingga ratusan orang sehingga perlu dilakukan upaya persuasif.
“Jalan tol ini pasti jadi. Tak ada satupun rakyat yang bisa menghambat. Kalau menghambat, penegak hukum akan turun tangan. Ini perintah Presiden dan undang-undang. Namun demikian upaya yang dilakukan pemerintah daerah persuasif bersama tokoh masyarakat. Pendekatan dengan ninik mamak. Kita tidak mau represif. Apalagi ini program nasional. Untuk kepentingan masyarakat. Jadi, kita persuasif. Jika ingin cepat bisa saja dengan melibatkan penegak hukum,” tandasnya.
Diungkapkan gubernur bahwa memang perlu dilakukan sosialisasi yang intens kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan sehingga tidak ada disinformasi.
“Jadi, tidak usah takut dengan masalah tanah. Undang dan datangi pemilik tanah. Jalan ini percepat akses barang. Hidup pertanian, peternakan dan pariwisata kita. Ramai kunjungan wisata kita jika jalan tol ini selesai,” kata gubernur.
Sementara itu, Koordinator Bidang Intelijen Kejati Sumbar La Ode Muhammad Nusrim menegaskan bahwa tidak ada masalah berarti dengan pembangunan tol.
Menurutnya, pembangunan terus berlanjut. “Memang dalam pembangunan ada kendala seperti pembebeasan lahan dan ganti rugi tanah. Namun, itu semua sudah teridentifikasi dan bisa diselesaikan. Saya juga ingatkan jangan percaya pada sumber yang tidak jelas. Saya terima kasih media bantu sosialisasi ini. Tidak ada hambatan berarti. Harga yang sebelumnya harus di-update lagi, data terbaru. Jadi tidak ada masalah lagi soal harga. Tidak akan terulang lagi kejadian penlok 1,” ujarnya.
Lahan Baru Terealisasi 10,97 Persen
Persoalan pembebasan lahan menjadi kendala utama lambatnya pengerjaan proyek jalan tol Padang-Sicincin-Kapalohilalang sepanjang 36,6 kilometer. Hampir sebagian besar lahan merupakan tanah ulayat.
Sejak diresmikan pembangunannya tiga tahun lalu oleh Presiden Joko Widodo, progres pembebasan lahan jalan tol ini baru mencapai 10,97 persen atau sekitar 5,07 kilometer. Kalau untuk progres konstruksi baru mencapai 38,206 persen. Kalau untuk pengerjaan konstruksi ini tidak ada hambatan berarti
Hal itu disampaikan Pimpinan PT Hutama Karya Sumbar, Marthen Robert Singal dalam Focus Group Discussion (FGD) Sesi I yang diadakan Padang Ekspres Group di Adinegoro Room Graha Pena Padang, Kamis (4/2) dalam rangkaian Hari Pers Nasional Tahun 2021.
Diskusi ini mengangkat tema “Solusi Percepatan Pembangunan Tol sebagai Infrastruktur Strategis Nasional di Sumbar”.
Ia menyebut, jalan tol ini ditargetkan beroperasi tahun 2022. Namun menurutnya, syaratnya proses pembebasan lahan tuntas awal tahun ini. “Kalau persoalan lahan tuntas di awal semester 2021 ini, maka kami bisa bekerja secara frontal dan cepat,” jelasnya.
Saat ini katanya sudah selesai dilakukan beberapa tahapan mulai dari tahap inventarisasi kepemilikan lahan, kemudian tahap pengukuran. “Yang belum itu adalah tahap administrasi,” ujarnya.
Ia menegaskan, kendala penuntasan jalan tol ini terletak pada persoalan pembebasan lahan karena hampir sebagian besar lahan yang dilewati merupakan tanah ulayat. “Tanah di Sumbar itu ada kekuatannya. Karena hampir 80 persen adalah tanah ulayat,” sebutnya.
(Rel/bis)
