RIAU, forumsumbar —Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah Provinsi Riau, Senin (1/2), yang dilaksanakan dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No 2 Tahun 2020 yang difokuskan pada manfaat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap Koperasi dan UMKM.
Ketua Komite IV DPD RI Sukiryanto menyampaikan bahwa tekanan kondisi ekonomi akibat pandemi ini bukan hanya dialami oleh pelaku usaha skala besar saja. Hal serupa juga sangat berdampak bagi para pelaku usaha mikro, kecil maupun menengah (UMKM).
“Karena salah satu tujuan dari program PEN adalah untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, termasuk kelompok UMKM, maka perlu kiranya bagi kami Komite IV DPD RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU No 2 Tahun 2020, khususnya pengawasan terhadap realisasi, kondisi, dan manfaat dari program PEN pada sektor Koperasi dan UMKM di daerah,” kata Sukiryanto.
Dalam kesempatan ini, PLH Sekda Provinsi Riau Masrul Kasmy memberikan apresiasi kepada Komite IV DPD RI yang telah melakukan pengawasan terhadap implementasi kebijakan-kebijakan program PEN, khususnya terkait Koperasi dan UMKM di provinsi Riau.
Sukiryanto juga menyampaikan bahwa salah satu tujuan kunker kali ini adalah memastikan bahwa program PEN di sektor Koperasi dan UMKM telah sesuai yang ditargetkan serta tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan bahwa program PEN, khususnya terkait koperasi dan UMKM telah berjalan sesuai dengan yang ditargetkan serta tepat sasaran sebagaimana kondisi yang ada di lapangan,” ujarnya.
Senator asal Provinsi Lampung Abdul Hakim menyatakan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional, sehingga sangat tepat jika kebijakan pemerintah mendukung sektor UMKM dalam kondisi pandemi untuk pemulihan ekonomi nasional. Abdul Hakim juga menyoroti perlunya sinergitas antar Lembaga.
“Permasalahan yang ada saat ini adalah bahwa sinergitas antar Lembaga belum terkoordinasi dengan baik sehingga efektivitas penyaluran PEN tidak maksimal,” imbuhnya.
Sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Nuh, Senator asal Sumatera Utara, Komite IV DPD RI bersemangat untuk mendorong terciptanya kualitas data yang baik dan memperbaiki penyimpangan-penyimpangan data sehingga permasalahan penyaluran bantuan dapat diatasi.
Kemudian senator asal Kepulauan Riau Haripinto yang juga hadir dalam pertemuan ini mengapresiasi Pemrov Riau yang telah memiliki aplikasi MATA UMKM yang digunakan untuk monitoring UMKM di provinsi Riau.
“Saya sangat mengapresiasi adanya aplikasi MATA UMKM di sini, semoga Kepri dan juga daerah lain bisa memiliki aplikasi sejenis sehingga data tentang UMKM dapat didapat dengan mudah,” katanya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Riau Yusri menyampaikan bahwa ekonomi di Provinsi Riau masih tumbuh di masa pandemi Covid-19. Secara nasional kredit diposisi Oktober tumbuh negatif, namun Riau masih positif tumbuh di atas 3,” ujarnya.
Yusri juga mengatakan bahwa perkembangan kinerja perbankan di Provinsi Riau pada masa pandemi masih terjaga baik, ini terlihat dari indikator aset yang masih mencatat pertumbuhan sebesar 6,95 persen (YoY).
Senada dengan PLH Sekda Pemprov Riau, Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Riau Karmila Sari yang turut menghadiri pertemuan ini, juga memberikan apresiasi atas kinerja Komite IV DPD RI yang telah turut mengusulkan serta mengawasi atas pelaksanaan Undang-Undang.
Anggota DPRD Provinsi Riau ini menyampaikan beberapa temuan di lapangan terkait dengan carut marut data yang menghambat distribusi bansos.
“Kinerja OPD di sini dilemahkan oleh data, masalah utama adalah data yang carut marut serta tidak valid sehingga BLT belum tersalurkan dengan baik,” ungkapnya.
Uang sudah teronggok di Kabupaten, namun data penerimanya belum siap, sehingga penyaluran BLT terkendala.
Karmila berharap DPD RI, khususnya Komite IV dapat menyampaikan permasalahan ini ke pusat sehingga permasalahan data dapat sehera diatasi.
Dalam pertemuan ini terungkap bahwa investasi di Provinsi Riau merupakan nomor satu di wilayah Sumatera, sebagaimana disampaikan oleh Biro Perekonomian Provinsi Riau.
Hal ini tentunya merupakan pencapaian yang sangat baik di tengah kondisi perekonomian global yang tidak menentu.
Sementara itu Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Provinsi Riau melaporkan bahwa di Riau untuk tahun 2021 tersedia Anggaran BTT (Belanja Tidak Terduga) untuk Pemulihan Ekonomi Daerah Bagi UMKM sebesar Rp25 miliar dan Penetapan Penerima BPUM Provinsi Riau akan dilakukan melalui Keputusan Gubernur Tahun 2021.
Sebagai ketua tim kunjungan kerja dan juga sekaligus tuan rumah, sebelum acara ditutup Senator Misharti menyampaikan beberapa hal di antaranya bahwa permasalahan data harus segera dibenahi.
Misharti juga menyatakan dukungannya atas peralihan BRK menjadi bank Syariah. Senator Riau ini juga menyampaikan bahwa Komite IV DPD RI mendorong adanya revisi terhadap UU No 33/2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.
“Kami di Komite IV DPD RI mendorong revisi terhadap UU No 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, sehingga Provinsi Riau dan beberapa provinsi lainnya bisa mendapatkan DBH sesuai dengan potensi yang dimiliki,” pungkasnya.
Dalam sambutan penutup, Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan harapannya agar semua pihak dapat bersama-sama berjuang dalam perbaikan perekonomian khususnya sektor koperasi dan UMKM.
“Ke depan mari sama-sama kita memperjuangkan perbaikan perekonomian kita, khususnya di sektor Koperasi dan UMKM yang merupakan penopang ekonomi Nasional,” tutupnya.
(Rel/DPD)
