JAKARTA, forumsumbar —Komite II DPD RI menilai permasalahan moda transportasi udara, laut, darat, dan kereta api di daerah cukup serius. Untuk itu perlu menjadi catatan penting Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) agar sarana dan prasarana transportasi memberikan dampak positif bagi perekonomian di daerah.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mengidentifikasi permasalahan yang telah dihimpun terkait kondisi perhubungan di Indonesia.
Menurutnya berdasarkan data World Economic Forum (WEF), Global Competitiveness Index pada 2019, infrastruktur Indonesia berada di peringkat 72, turun satu peringkat dari tahun sebelumnya.
Lihat Juga
“Penurunan tersebut berada pada komponen efficiency of train services atau efisiensi layanan kereta api, dan efficiency of air transport services atau efisiensi pelayanan transportasi udara,” ucapnya saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Kemenhub RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Selasa (2/2).
Hasan Basri mengatakan setelah satu dekade ini telah bermunculan maskapai low cost untuk menarik minat masyarakat. Namun dengan murahnya tarif maskapai ini, mengakibatkan lemahnya keselamatan penumpang.
“Munculnya low cost maskapai penerbangan ini, apakah keselamatan penumpang melemah,” tuturnya.
Ia juga menyoroti sejauh mana efektifitas tol laut yang bertujuan untuk menjaga perekonomian masyarakat seperti distribusi daging sapi dari Nusa Tenggara Barat ke kota-kota besar di Indonesia.
“Apa saja kemajuan dari tol laut ini dan bagaimana distribusi daging sapi dari NTB?” tanya Hasan Basri.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdullah Puteh menilai Provinsi Aceh kurang mendapat perhatian serius dari Kemenhub RI. Sampai saat ini dirinya belum melihat wajah kereta api di Aceh dan kurang strategisnya pembangunan pelabuhan kapal.
“Terakhir saya lihat kerata api di Aceh itu tahun 1967, tapi sampai saat ini hanya berkutik di rel keretanya saja. Selain itu, pelabuhan kapal laut juga dibangun di wilayah yang tidak strategis. Beda dengan pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Kami juga meminta bus sekolah di Aceh itu juga sulit sekali,” jelasnya.
Selain itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali Made Mangku Pastika juga menyoroti rencana pembangunan bandara di Bali Utara yang menurutnya hanya sebatas wacana. Belum lagi, pemerintah juga berjanji akan membangun kereta api yang menunjang pariwisata.
“Saya selalu ditanya bandara di Bali Utara, seharusnya paling tidak ditentukan lokasinya, kan sudah ada risetnya. Dulu juga ada rencana kereta api keliling Bali untuk menunjang pariwisata. Namun bagamana kabarnya,” terangnya.
Tidak hanya itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Maluku Anna Latuconsina meminta perhatian Kemenhub RI kepada Maluku. Ia telah beberapa kali meminta pemerintah untuk menyediakan kapal laut sebagai moda transportasi di Maluku.
“Kami terdiri dari 80 persen lautan, jadi kami ingin kapal laut. Kami butuh saranan angkutan laut, jadi kami mohon di Timur Indonesia bisa diperhatikan,” harapnya.
Menjawab pertanya dari para senator, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI Budi Setiyadi menjelaskan pada tahun ini memang banyak permintaan bus sekolah di daerah. Selain itu pihaknya juga mengaku telah memberikan bantuan kapal 1500GT di Maluku, lintas yang dilayani untuk antar provinsi yaitu Dobo-Pomako. Sedangkan lintas dalam provinsi adalah Ambon-Banda, Banda-Tual, Tual Larat, Larat-Saumlaki, Saumlaki-Dobo.
“Rencana pelayanan KMP Bahtera 02 ini akan melintas antar provinsi yaitu Provinsi Maluku-Provinsi Papua, dan lintas dalam provinsi,” paparnya.
Sementara itu, Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub RI R. Agus H. Purnomo menilai bahwa pihaknya sangat fokus di Maluku, hampir di setiap pelabuhan dilalui kapal perintis. “Menurut saya sudah sangat besar perhatian untuk di Maluku,” tegasnya.
Terkait efektifitas tol laut, sambungnya, Kemenhub RI mempunyai data-data dimana pelabuhan yang dikunjungi oleh kapal-kapal dan nantinya setiap daerah bisa mengkontrol harga. Namun belum menjadi jaminan pelabuhan yang disinggahi menjadikan harga-harga komoditi turun.
“Efektifitas tol laut bisa meningkatkan perekonomian namun tergantung peran Pemda,” kata Agus.
Pada kesempatan ini, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub RI Novie Riyanto menjelaskan Gubernur Bali sangat aktif untuk menanyakan bandara baru di Bali Utara, tetapi pihaknya masih menunggu keputusan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
“Kita masih menunggu dari Kementerian LHK karena ada ahli fungsi lahan yang akan dijadikan bandara,” paparnya.
Sementara, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub RI Zulfikri menjelaskan kereta api untuk di wilayah Aceh sudah beroperasi tapi masih terbatas. Menurutnya, kereta api merupakan investasi yang sangat mahal sehingga masih menjadi kendala untuk beroperasi secara maksimal.
“Kita memang fokus pada kereta api, namun membutuhkan investasi yang sangat mahal. Bagitu juga rencana kereta api keliling Bali, kami sudah merencanakan pada tahun 2020. Balik lagi soal investasi,” ujarnya.
(Rel/DPD)
