PADANG, forumsumbar —Vaksinasi Covid-19 yang telah dimulai oleh Presiden RI Joko Widodo, 13 Januari 2021 lalu, hingga saat ini terus berlangsung. Termasuk bagi tenaga kesehatan (nakes) sebagai garda terdepan yang pertama kali mendapat giliran vaksinasi.
Saat membuka acara vaksinasi Covid-19 ke-2 bagi pejabat esensial Sumbar, Kamis (28/1), Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar Arry Yuswandi menyebutkan, proses vaksinasi bagi nakes di berbagai fasilitas layanan kesehatan di Sumbar, masih terus berjalan.
“Hingga saat ini, tercatat sudah 2412 tenaga kesehatan di Sumbar yang telah divaksinasi. Ditargetkan seluruh nakes berjumlah 12519 akan selesai divaksin hingga akhir Februari mendatang,” ujar Arry.
Lihat Juga
Alhamdulillah, setelah vaksinasi, hingga saat ini belum ditemukan efek samping yang berisiko.
“Target kita akhir bulan depan sudah selesai semua, karena itu kita berupaya maksimal vaksin sudah terdistribusi ke seluruh Sumbar,” tambah Arry.
Kendala utama saat vaksin, menurut Arry, adanya sebagian nakes yang mengalami hipertensi, sehingga tidak bisa dilakukan vaksinasi.
“Kendala kita hanya ada sebagian kecil nakes yang belum divaksin karena masalah hipertensi, itu pe-er kita,” ungkap Arry.
Sementara itu, disaat yang sama, Direktur Utama RSUP M Djamil Padang yang sekaligus ketua Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumbar dr Yusirwan Yusuf mengatakan, di RSUP M Djamil saat ini sudah 900 lebih nakes yang mendapat vaksinasi.
Menurutnya vaksinasi Covid untuk nakes itu sangat penting artinya, sebab nakes sebagai garda terdepan yang akan berhadapan langsung dengan pasien harus memproteksi dirinya.
“Dalam minggu ini kami dari Persi Sumbar akan rapat teknis, lalu akan mengimbau seluruh rumah sakit dan fasilitas layanan kesehatan lainnya, melalui dinas kesehatan tentunya, agar memvaksin tenaga kesehatannya.
Dinas sudah mempermudah mekanismenya, jadi tidak ada alasan lagi, sebab vaksinasi nakes ini yang paling pertama.
“Jika nakes ini lambat maka jadwal vaksinasi unsur lainnya akan ikut molor. Sehingga kami pertegas, bagi yang tidak melaksanakan vaksin, dilarang memberikan pelayanan,” pungkas Yusirwan.
(Rel/DOA/MMC-DiskominfoSB)
