JAKARTA, forumsumbar —Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyatakan PPP tak sepakat dengan ide Pilkada Serentak 2022 dan 2023.
PPP mendukung UU Pilkada saat ini, dan tidak sepakat jika RUU Pemilu dilanjutkan karena bisa mengubah pilkada yang dijadwalkan pada 2024.
Baidowi menjelaskan, Pilkada Serentak 2024, pada November, sudah dijadwalkan dan diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat 8.
Lihat Juga
“Keputusan itu dibuat melalui prores diskusi yang panjang dan mendalam dengan semangat bahwa hiruk pikuk politik selesai dalam 1 tahun, tidak seperti saat ini,” kata Baidowi yang juga menjabat sekretaris Fraksi PPP, di Jakarta, Rabu (27/1), seperti dilansir beritasatu.com.
PPP juga menilai bahwa ketentuan di UU itu sebenarnya belum pernah diterapkan sama sekali, sehingga apa yang dilakukan selama ini akan sia-sia jika diubah lewat revisi UU Pemilu.
PPP juga menolak alasan fraksi yang mendukung RUU Pemilu, yang konsekuensinya pilkada dilakukan pada 2022 dan 2023. Pendukung ide itu beralasan bahwa jika pilkada dilakukan 2024, di tahun yang sama dengan pileg dan pilpres, penyelenggara akan mengalami kesulitan teknis. Menurut Baidowi, hal demikian tak beralasan.
“Karena jeda waktu dari Pileg dengan Pilkada 2024 ada 7 bulan, sehingga tidak menganggu teknis persiapan di lapangan,” pungkas Baidowi.
(Ika)
Sumber : beritasatu.com
