JAKARTA, forumsumbar —
Terkait sikap rasis yang ditunjukkan Ambroncius I.M Nababan, yang saat ini viral di medsos, Anggota DPD RI asal Papua Barat Dr Filep Wamafma ikut angkat bicara.
Ia meminta agar Ambroncius ditindak secara hukum karena telah melanggar UU No 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
“Saya minta negara segera menindak tegas sikap Ambroncius I.M Nababan karena telah bersikap rasis. Ini tidak main-main. Jangan coba-coba membuat bara api,” kata Filep Wamafma.
Ia juga menekankan jika Negara tidak segera bertindak, ia khawatir gejolak sosial penolakan dari masyarakat Papua akan terjadi seperti kasus rasisme Surabaya sebelumnya.
“Inilah saatnya negara memperlihatkan keberpihakannya kepada semua masyarakat Indonesia, bahwa siapapun yang melanggar hukum harus segera ditindak. Apalagi sikap Ambroncius I.M Nababan ini sudah di luar batas kewajaran,” tutup Filep.
Adapun beberapa waktu lalu, Ambroncius, politisi partai Hanura, membuat cuitan rasis. Dimana cuitan yang dilontarkan mantan Ketua Relawan Pro Jokowi Amin (Projamin) setelah menanggapi sikap Natalius Pigai yang sering berkomentar soal vaksin.
“Edodoeee pace. Vaksin ko bukan Sinovac pace tapi ko pu sodara bilang vaksin rabies. Sa setuju pace.”
Postingan tersebut diunggah Ambroncius Nababan pada Selasa 12 Januari 2021 sekaligus memasang foto Natalius berdampingan dengan seekor Gorilla. Sontak saja, postingan tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak.
Tak hanya itu ia pun memposting tulisan rasis lanjutan.
“Mohon maaf yg sebesar-besarnya. Vaksin Sinovac itu dibuat utk MANUSIA bukan utk GORILLA apalagi KADAL GURUN. Karena menurut UU Gorilla dan kadal gurun tidak perlu di Vaksin. Faham?” tambahnya lagi.
Sebelumnya, Natalius Pigai memberikan komentar terkait sikap pemerintah yang mewajibkan warga negara Indonesia untuk divaksin. Namun menurutnya, pemerintah tidak boleh memaksa jika ada warga negara yang menolak untuk di Vaksin. Natalius menyebut bahwa keinginan untuk divaksin atau tidak adalah Hak Asasi Manusia.
Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) Edward Hiariej bahkan pernah menyebut bahwa rakyat yang menolak divaksin akan mendapat sanksi pidana. Hal ini dikarenakan darurat kesehatan di tengah-tengah masyarakat. Hak untuk menolak di vaksin justru dianggap mengganggu hak rakyat lainnya yang divaksin karena warga yang tidak di vaksin dianggap rentan terkena virus dan menyebarkan virus Covid-19.
“Saya tanya Wamen ini sekolah dimana? ngerti arti kekarantinaan? kurang baca ni UGM; UU Kesehatan, UU Tentang Kesehatan, UU Wabah. Kekarantinaan itu harus dengan National adress soal entry dan exit darat, laut dan udara. Lock dan open wilayah. Pak Jokowi belum umum status! jangan ngawur,” cetus Pigai mengomentari sikap Wamen seperti dilansir dari fajar.co.id.
(Rel/DPD)
