Sidang KI, Kuasa Polres Bukittinggi Kukuh BAP Tidak Bisa Diakses

PADANG, forumsumbarKomisi Informasi (KI) Sumbar bertempat di ruang sidang kantornya di Jl. Sisingamangaraja – Padang, Selasa (10/9), kembali mengelar Sidang Sengketa Informasi Publik (SSIP) dipimpin Ketua Majelis Komisioner Adrian Tuswandi dengan anggota Tanti Endang Lestari dan Nofal Wiska.

SSIP terkait perkara soal informasi laporan dugaan tindak pidana. pemalsuan ke Polres Bukittinggi oleh Leli bersama kuasanya menjadi Pemohon dan Polres Bukittinggi dengan kuasa bagian hukum Polda Sumbar sebagai Termohon.

Suasana sidang sengketa informasi di KI Sumbar. (Foto : humas)

Pihak Pemohon pada keterangannya mengatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah rangkaian tugas yang dibiayai oleh APBN. Harusnya,
“Terbuka dan dapat diakses, bukti dari pertanggungjawaban terhadap uang negara yang membiayai sebuah penyelidikan atau penyidikan suatu tindak pidana,” ujar kuasa hukum, Daniel.

Termasuk adanya kewenangan penyidik untuk melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan terkait laporan dugaan pemalsuan.

Sementara Polres lewat kuasa hukumnya kukuh menegaskan BAP adalah informasi dikecualikan dan tidak bisa diberikan, dilihat oleh siapa pun. “Pada Perkap Kapolri tentang penyidikan, Pengelolaan Informasi bahkan KUHAP sendiri mengatur bahwa BAP dugaan tindak pidana tidak bisa diakses oleh siapa pun termasuk pelapor,” ujar kuasa hukum Polres Bukittinggi.

Sebagai badan publik, Polres hanya bisa memberikan SP2HP kepada pelapor. “SP2HP terformat sesuai aturannya berisikan perkembangan penyelidikan atau penyidikan dan kontak penyidik yang bisa dihubungi untuk menanyakan lebih lanjut, kasus yang sedang berjalan” ujarnya lagi.

Sidang antara Polres dengan Leli ini sudah memasuki persidangan ke empat dan agenda pembuktian kedua. “Untuk sidang berikutnya, majelis menawarkan ke para pihak apakah akan menghadirkan saksi / saksi ahli atau bagaimana, jika tidak ada saksi diajukan maka agenda sidang berikutnya adalah penyampaian kesimpulan para pihak,” ujar Adrian mengetok palu tanda sidang diskor sambil menunggu kepastian para pihak menghadirkan saksi.

Sementara untuk sidang kedua, mediasi antara BPN Kabupaten Solok dengan Faizal Effendi merupakan persidangan awal setelah majelis komisioner syarat formil Permohonan Sengketa Informasi Publik (PSIP) dengan Ketua Majelis Komisioner Nofal Wiska.

Sesuai prosedur di KI memerintahkan mediasi dengan mediator Tanti Endang Lestari. Informasi dari Panitera Pengganti mediasi gagal. “Mediasi gagal dan sidang berikutnya diagendakan lagi untuk pembuktian,” ujar Kiki. (Rel)