LIMAPULUH KOTA, forumsumbar —Kehadiran Tim Penilaian Kompetensi dan Transparansi Dana Desa (TPKTDD) menurut Bupati Limpuluh Kota Irfendi Arbi adalah penting untuk motivasi nagari di Sumbar agar lebih terbuka dan bertanggungjawab terhadap penggunaan Dana Desa.
“Saya apresiasi adanya TPKTDD Sumbar 2020, karena bisa melecut nagari-nagari di Sumbar untuk transparan mengelola dana bersumber dari uang rakyat,” ujar Irfendi Arbi saat ekspos di hadapan TPKTDD Sumbar 2020, Kamis (26/11) di Rumah Dinas Bupati Limapuluh Kota, di Payakumbuh.
Bahkan kini, kata Irfendi, memotivasi juga disertai dengan reward. “Berdasarkan Keputusan Bupati, setiap nagari berprestasi nasional, APBD memberi reward Rp100 juta, lalu prestasi tingkat provinsi Rp50 juta dan prestasi tingkat kabupaten Rp40 juta. Ini bukan soal uangnya, tapi dampaknya menimbulkan kompetisi antar nagari agar menjadi terbaik sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Irfendi Arbi yang sejak jadi bupati, Kabupaten Limapuluh Kota berhasil meraih 5 kali wajar tanpa pengecualian (WTP) atas penilaian BPK RI.
Menurut Irfendi Arbi lagi, peningkatan kemajuan di nagari sejak adanya Dana Desa digulirkan pemerintah pusat, hasilnya cukup signifikan. Ada banyak nagari sebelumnya tak ambil pusing terhadap dunia luar alias isolasi digitalisasi, kini menjadi nagari berkembang dan nagari sejahtera.
“Jangan takut transparan, karena ini menjadi kunci penyelenggaaran pemerintahan yang baik. Jangan takut transparan, karena tidak merugikan kita, justru menjadi protek diri dari jeratan hukum,” ujar Irfendi.
Nagari pun diberi hak inovasi asal tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku. “Ada 49 inovasi yang siap menjadi media untuk transparansi,” ujarnya.
Bahkan, Irfendi tidak habis pikir jika ada walinagari atau aparatur nagari tidak terbuka dan transparan.
“Ada regulasi, ada inovasi, ada komitmen untuk transparankan dana desa. Jika tidak, jangan heran kalau ada walinagari tersangkut korupsi,” ujarnya.
Sementara untuk pendidikan dan ekonomi anak nagari, Irfendi pastikan Limapuluh Kota siap lakukan pembelajaran tatap muka.
“Sebenarnya kita mau terapkan pendidikan tatap muka Desember tapi ada perintah Mendikbud untuk belajar tatap muka dimulai Januari 2021,” terangnya.
Meski belajar tatap muka, tetap harus patuh protokol kesehatan, baik saat masuk sekolah maupun pulang sekolah.
“Saya biarkan belajar daring terus menerus, fakta di lapangan banyak anak sekolah dasar belum bisa baca tulis, padahal sebelum pandemi sudah bisa baca tulis harusnya, belum lagi soal anak-anak jenuh belajar di rumah,” ujar Irfendi.
Belum dampak ekonomi, pasar dan baralek ini semua pemicu geliat ekonomi.
Menurut Azwar, mewakili Ketua TPKTDD Sumbar 2020 Syafrizal mengatakan, penilaian ini tidak perlombaan tapi bagian dari penguatan kepada kelala daerah dan nagari untuk trasnparansi dalam penggunaan Dana Desa.
“Sekaligus untuk pembinaan, sehingga transparansi itu nyata adanya, tidak sekadar laporan di atas kertas, tapi faktanya masih jauh,” ujar pamong senior Rusdi Lubis.
(Rel/Ad/tpktdd)
