JAWA TIMUR, forumsumbar — Kunjungan kerja (spesifik) Komisi VI DPR kepada BUMN Karya untuk membahas Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probowangi) di Provinsi Jawa Timur, turut diikuti legislator asal Sumatera Barat II Hj Nevi Zuairina sebagai upaya menjalankan tugas pengawasan yang merupakan fungsi pokok DPR RI.
Kunjungan kerja, tepatnya di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur ini memfokuskan pada pembahasan tol Probowangi yang saat ini masih berlanjut. Salah satu ruas tol Trans Jawa ini memasuki tahap inventarisasi, pengukuran tanah dan appraisal atau penaksiran nilai tanah untuk ganti rugi tanah yang terdampak.
“Saya meminta ada penuntasan studi kelayakan dan rentetan segala prosedur yang mesti lengkap dan tuntas sehingga tidak ada persoalan di kemudian hari. Bila di tengah jalan ada persoalan-persoalan yang mengganjal, maka negara yang dirugikan yang ujungnya masyarakat yang terkena dampaknya,” ujar Nevi.
Karena Anggota DPR dari FPKS ini mendapat gambaran informasi yang menjabarkan bahwa inventarisasi lahan ini melibatkan Dinas Pertanian dan Dinas Perkerjaan Umum. Namun karena kedua instansi ini punya kesibukan masing-masing sehingga proses inventarisasi tidak bisa berjalan maksimal. Karena butuh penyesuaian dengan jadwal dari dua dinas tersebut.
Kunjungan kerja ke BUMN Karya ini sekiranya anggota Komisi VI DPR bertemu dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dan PT Jasa Raharja (Persero). Nevi tetap Fokus pada pembahasan kelanjutan tol Trans Jawa ini karena merupakan tol yang dapat jadi rujukan untuk semua provinsi termasuk Sumatera Barat tempat asal politisi ini.
Politisi PKS ini mempertanyakan, agar tidak menjadi polemik berkepanjangan, perlu penjelasan detail seputar pembangunan tol Probowangi ini. Dari info yang beredar dan ia terima, perlu adanya konfirmasi bahwa Proyek Jalan Tol Probowangi sepanjang 171,516 KM tak kunjung memasuki tahap konstruksi karena terkendala masalah pembebasan lahan.
“Tolong jelaskan apa yang terjadi di lapangan, dan bagaimana pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat setempat, dan seperti apa bentuk kompensasi yang diberikan kepada warga yang lahannya terkena untuk proyek tol Probowangi ini?” tanya Nevi.
Pertanyaan-pertanyaan yang ia lontarkan ini perlu dijawab oleh pihak pelaksana secara terbuka dan bila perlu dipublikasikan kepada masyarakat yang berkepentingan, agar persoalan cepat selesai dan tidak ada masyarakat yang dirugikan.
“Pembangunan ini kan tujuan utamanya adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pembangunan jalan tol, ataupun semua sarana prasarana yang merupakan proyek infrastruktur mesti mengacu pada pelayanan pada masyarakat luas. Jangan sampai sebaliknya, masyarakat yang rugi dan menderita”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/NZCenter)
