BUKITTINGGI, forumsumbar —Pjs Bupati Agam Beni Warlis mengekspos pengelolaan Dana Desa di Kantor Perwakilan Pemkab Agam, Belakang Balok Bukittinggi.
Beni Warlis bersama jajaran terkait menunggu Tim Penilai Kompetensi Transparansi Dana Desa (TPKTDD) Sumbar 2020 yang dikoordinir Kabid PMD Sumbar Azwar.
Beni Warlis memastikan sejak lima tahun ini sudah tidak ada lagi soal problematika sosial kemasyarakatan.
Lihat Juga
“Sesama Agam adalah keluarga, sesama muslim bersaudara, ditanam harus menanam kebaikan kebaikan mako bisa manjadi,” ujar Beni Warlis.
Bahkan semangat itu, kata Beni Warlis, jauh sebelum adanya SDGs, bak semboyan PT Semen Padang, Agam telah berbuat sebelum yang lain memikirkannya.
“Kabupaten Agam itu daerah dengan geografis yang kompleks, ada laut, danau, sungai, gunung dan lembah, semuanya potensi buat Agam tacelak tapi tetap mengedepankan nilai nilai Adat Basansi Syarak Syarak Basandi Kitabullah,” ujar Beni.
Tantangan Agam adalah rawan bencana alam dan konsumsi hasil pertanian tinggi. Tapi rimbo tidak ada lagi nan bisa taruko (lahan pertanian sempit).
Sedangkan terkait soal partisipasi politik, ternyata Agam lebih canggih yakni pemilihan walinagari dengan e-voting, termasik pengelolaan keuangan dengan aplikasi khusus.
“Nagari di Agam punya kader teknis nagari seperti kader mengelola keuangan nagari sehingga sinkron dengan aturan dan aplikasi, dan kader teknis ini mengisi berbagai bidang yang mendapat pembinaan dari OPD terkait,” ujar Beni.
Heranof, anggota TPKTDD Sumbar 2020, lebih menekankan kepada penajaman terutama tentang pemanfaatan aplikasi elektronik yang banyak di Agam.
“Saya ingin tahu saja apakah tidak ada kendala dalam penerapan elektronik teknologi informasi yang banyak dipakai di Agam,” ujar Heranof yang mendengar adanya e-votting, e-budjeting, e-planning dan e-conselling di Agam.
Sementara Adrian Tuswandi bagian dari TPKTDD Sumbar 2020, menilik soal pemahaman pimpin daerah tentang transparansi Dana Desa di 83 nagari di Agam.
“Bagaimana penerapan e-aplikasi tadi ketika ada nagari yang masih blank spot area, terus seberapa jauh Pak Bupati merasakan transparan Dana Desa di nagari?” ujar Adrian.
Feri Ganto mengatakan, ada 82 nagari di Agam, dua nagari belum terjamah jaringan internet.
“Jaringan internet penting untuk transparansi jika ada nagari tak terjamah internet, meski ada sistem aplikasi dan Agam lengkap tapi butuh upgrading internet supaya tidak kaku, sebab regulasi di tingkat pemerintahan di atas sering terjadi berubah-ubah,” ujar Feri.
Rusdi Lubis juga menggali soal kiat Pemkab Agam menyikapi perubahan atas regulasi di atas.
“Atau bertahan di pergub untuk mengakomodir perubahan regulasi, pasalnya sudah ada dampak 476 kegiatan ditetapkan, 209 bisa dilakukan selebihnya dialihkan karena dampak Covid-19,” ujar Rusdi Lubis pada sesi tanya jawab yang hidup pada proses penilaian Nagari Tranparansi 2020.
(Rel/tpktdd)
