PADANG PARIAMAN, forumsumbar — Embung Talao Toboh Ketek di Kabupaten Padang Pariaman harus diperjuangkan, dimana embung yang telah diinisiasi oleh walinagari bersama perangkat dan dukungan masyarakat setempat siap difasilitasi oleh Senator asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, S.IP., MH.
“Ini saja yang kita prioritaskan dulu. Jika telah pernah diberikan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) maka kita upayakan ini dulu. Proposal dari Pak Wali ini akan saya bawa dan akan diserahkan ke Menteri-nya langsung pada kesempatan pertama rapat kerja dengan menteri nantinya,” ujar Leonardy.
Menurut Leonardy, proposal yang pernah diberikan pada Juli lalu itu harus dipantau tindaklanjutnya. Jika tidak, kita bakal menunggu tanpa kepastian lantaran banyak proposal serupa dari daerah lainnya.
Leonardy mengingatkan bahwa pembangunan embung merupakan salah satu program prioritas bagi Kemendes PDTT. Embung itu digunakan untuk menampung air pada musim hujan dan mengaliri pada musim kemarau. Tapi embung yang dimaksud dan dapat didanai oleh Kemendes PDTT adalah embung yang multifungsi.
“Embung multifungsi itu maksudnya, selain digunakan untuk mengairi lahan pertanian di bawahnya, embung bisa dimanfaatkan untuk objek wisata yang dikelola Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) sehingga ada pemasukan bagi nagari nantinya. Proposal ini nantinya untuk mengingatkan Mendes PDTT perihal Embung Talao Toboh Ketek,” ujarnya.
Semangat Leonardy makin bertambah setelah melihat langsung ke lapangan. Demi melihat embung itu, Leonardy menyatakan, ”Ini bagus nih Pak Wali. Harus disegerakan. Pengembangan objek wisatanya juga bagus ke depannya,” katanya.
Bahkan Leonardy menilai, lokasi itu cocok untuk olahraga air, olahraga jalan kaki atau bersepeda sekeliling embung itu. “Pebukitan di sekitar embung ini nantinya bisa dijadikan area wisata alam. Bahkan bisa saja disulap menjadi arena olahraga air, hiking, trekking, kemping, bahkan terabas, dan juga balapan,” ungkapnya.
Semua tergantung bagaimana nagari mengelola potensi besar yang dimiliki oleh Toboh Ketek, dan harus mengelola kawasan wisata itu lewat BUMNag. Objek wisata di Embung Talao dan sekitarnya bisa menjadi salah satu unit usaha BUMNag Toboh Ketek.
Walinagari Toboh Ketek Mhd Nasir menyebutkan, Embung Talao ini sangat dibutuhkan masyarakatnya. Saat ini sawah di nagari yang dia pimpin kini masih berupa sawah tadah hujan. Sawah tadah hujan karena menggantungkan air pada langit, maka hanya bisa panen maksimal dua kali dalam setahun.
“Kalau sawah di sini sudah ada irigasinya, apakah itu dari bendungan atau embung, tentu masyarakat kami akan sangat gembira. Mereka bisa menikmati panen hingga empat kali setahun. Jadi mereka sangat berharap irigasi teknis segera terwujud di Toboh Ketek,” ungkap Mhd Nasir.
Walinagari yang akrab dipanggil Utiah memaparkan Embung Talao memiliki luasan sekitar 1,5 hektar. Kini telah dilakukan penggalian dengan kedalaman hingga 2 meter. Penggalian embung pada tahap awal ini telah didanai dengan Dana Desa sebesar Rp117,73 juta. Dana itu digunakan untuk pembukaan areal dan pengerukan embung.
Lebih jauh dijelaskan Mhd Nasir, jika kedalamannya ditambah hingga 7 meter, maka akan bertemu mata air-mata air yang dapat menjadi sumber air bagi Embung Talao. Volume Embung itu direncanakan 15.950 meter persegi. Embung pun dilengkapi dengan saluran irigasi teknis. Adapun total biaya pengerjaannya Rp3,45 miliar.
Saking berharapnya masyarakat Nagari Toboh Ketek terhadap Embung Talao, masyarakat telah menyiapkan gambar desain dan rencana anggaran biaya pembangunan embung tersebut. Bahkan bila permohonan pembangunan embung dapat terealisasi, maka untuk mengerjakannya akan dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat.
Ada 17 item pekerjaan dalam lanjutan pembangunan Embung Talao. Termasuk pembangunan jalan inspeksi selebar 3 meter sekeliling embung, sarana permainan air dan out bond, area parker, toilet, tempat jualan, musholla dan panggung permanen.
Mohon Perjuangkan Kesejahteraan
Kedatangan Leonardy disambut gembira oleh walinagari, walikorong dan perangkat Nagari Toboh Ketek. Sekretaris Nagari Weni Novera SE, mengungkapkan kegembiraannya, “Selama ini kami hanya melihat bapak di baliho jelang Pemilu 2019, sekarang baru bisa bertemu langsung. Ada harapan kami minta tolong disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Desa agar memperhatikan kesejahteraan perangkat nagari,” ujarnya.
Dikatakan Weni, perangkat nagari sangat mengharapkan penerbitan nomor induk perangkat nagari. Nomor induk ini diharapkan karena bisa jadi jaminan keberadaan perangkat di kantor nagari. Sebab bisa jadi, pergantian walinagari bisa menyebabkan pergantian perangkat pula.
Menurut Weni, harapan itu dirasakan secara umum oleh perangkat nagari. Adanya nomor induk ini, bisa menentramkan perangkat walinagari dalam bekerja. Ada kepastian bagi pengabdian mereka selama ini.
Walikorong Tanjung Beringin, Ali Asar dan Walikorong Simpang Tigo Indra Yanuar juga menyuarakan tentang kesejahteraan perangkat nagari ini. Perangkat nagari hanya mengandalkan penghasilan tetap (siltap) yang mana untuk ukuran kesejahteraan perlu ditingkatkan.
Ali Asar yang akrab dipanggil Ujang juga meminta Leonardy untuk mendorong pembangunan Embung Talao Toboh Ketek. Embung ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata di Toboh Ketek. Memperkaya objek wisata lain yang dikembangkan. Dorongan Leonardy diperlukan agar Toboh Ketek tak lagi tertinggal dibanding nagari lainnya.
Menanggapi hal ini, Leonardy menyampaikan bahwa kesejahteraan perangkat nagari memang perlu diperhatikan. Walinagari yang harus mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di nagarinya tidak mendapatkan insentif apa-apa ketika dia berhasil melaksanakan tugas dengan baik.
Sebaliknya, walinagari harus siap dengan tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat jika dia gagal. Harus memulangkan atau mencukupkan volume kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Leonardy juga mencontohkan, walinagari dan perangkat juga tidak mendapatkan insentif dari bantuan-bantuan pemerintah yang mereka bagikan kepada masyarakat. Seperti pada saat ada bantuan lansung tunai (BLT), walinagari bersama perangkat dan walikorong telah bersusah payah mendata dan melakukan verifikasi terhadap data penerima BLT agar tidak ganda atau diterima oleh yang tidak berhak.
Di saat membagi, mereka memberikan bantuan sementara mereka tidak boleh mendapatkan BLT tersebut. Benar-benar hanya dituntut keikhlasan. “Hal ini sudah jadi pemikiran kita. Semoga saja harapan-harapan ini bisa diwujudkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Leonardy.
(Rel/Zul)
