PADANG, forumsumbar —Komisi IV DPRD Sumbar menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan Duteg Harindo Konsultan, Dinas PUPR Kabupaten Limapuluh Kota, Dinas PUPR Sumbar, Walhi Sumbar dan utusan lima nagari yaitu Nagari Lubuk Batingkok, Nagari Koto Tangah Simalanggang, Nagari Koto Baru Simalanggang, Nagari Taeh Baru, dan Nagari Gurun.
Nagari-nagari itu berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Harau.
RDP untuk membahas permasalahan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru.
Lihat Juga
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Desrio Putra mengharapkan kepada stakeholder untuk melakukan sosialisasi secara maksimal dengan melibatkan ninik mamak, walinagari, agar semua masalah pembangunan jalan tol tersebut dapat dicarikan solusinya.
“Kalau ada masyarakat tidak setuju berikan pemahaman, serta harus ada ganti rugi layak terhadap lahan- lahan masyarakat terdampak pembangunan jalan tol tersebut,” ujar Desrio Putra di DPRD Sumbar, Senin (9/11).
Menurut Desrio, pembangunan jalan tol di Sumbar tidak sama dengan di pulau Jawa, dengan hamparan pertanian atau lahan luas mungkin hanya dimiliki oleh satu orang.
“Sedangkan di Sumbar ada kemungkinan pemilik lahan tidak begitu luas, tetapi jika lahannya tersebut terkena dampak pembangunan jalan tol, terus kemana mereka akan pindah. Nah itu harus dicairkan solusinya,” ujar Desrio, yang merupakan politisi Partai Gerindra ini.
Lanjut Desrio, pihak perencana tidak mesti mempertimbangkan biaya kompensasi murah, tetapi juga mempertimbangkan dampak paling minim.
“Kita mengingatkan konsultan perencana jalan tol Padang-Pekanbaru agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak. Aspirasi masyarakat mesti dipertimbangkan dan upaya-upaya pemaksaan ataupun adu domba harus dihindari karena bisa memicu konflik dan menghambat pembangunan jalan tol,” ujarnya.
Berdasarkan klarifikasi dengan pihak pelaksana, sebut Desrio, jalur tol tersebut belum diputuskan, atau masih tahap perencanaan awal
“Tapi ada tiga alternatif yang disiapkan pelaksana, yaitu dengan tetap mempertimbangkan supaya tidak banyak pemukiman dan lahan produktif yang terkena serta biaya konstruksi yang tentu lebih rendah. Itu masih tahap desain awal, baru diputuskan mana jalur yang paling tepat. Kemudian, dilanjutkan dengan proses detail enginering design (DED),” ujarnya.
(Rel/Nov/Chan)
