YOGYAKARTA, forumsumbar —Keterbukaan informasi pada layanan publik di Sumbar diapresiasi, apalagi dengan adanya kemitraan yang kuat antara Komisi Informasi (KI) dengan Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) dalam melakukan pengawasan badan publik yang dibiayai APBD dan APBN.
Hal itu terungkap dalam kunjungan Wakil Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Adrian Ruswandi bersama Ketua Forum Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar Gusriyono dan Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus ke redaksi Harian Radar Jogja, Kamis (5/11) sore.
Diskusi yang dipandu General Manager (GM) Padang Ekspres Heri Sugiarto itu berlangsung hangat. Pemimpin Redaksi Harian Radar Jogja (Jawa Pos Group) Yogi Isti Pujiaji mengapresiasi KI yang bersinergi dengan jurnalis yang tergabung di FJKIP.
Menurutnya, jarang insan pers atau media bermitra begitu kuat dengan Komisi Informasi hingga terbentuk FJKIP. Hal itu bisa diwujudkan di Provinsi Sumbar yang media dan KI-nya saling bekerja berkesinambungan terutama dalam mengawal transparansi badan publik dalam keterbukaan informasi publik.
Selain itu selama ini dia juga tidak pernah mendengar adanya sebuah forum yang bersinergi dengan KI termasuk di Yogyakarta sendiri.
“Malahan di sini ngak ada Forum Jurnalis FJKIP seperti yang di Sumbar. Seharusnya kami yang studi tiru ke Sumbar,” ujarnya sambil tertawa.
Wakil Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, untuk mengawal keterbukaan informasi itu, KI tidak bisa berjalan sendiri. Harus bermitra atau menggandeng insan pers. Dengan begitu informasi di badan publik jadi mudah diakses publik. Bahkan pesan-pesan KI bisa tersampaikan ke masyarakat dengan baik oleh badan publik.
Selain itu dengan adanya sinergi tersebut, masyarakat bisa melek keterbukaan informasi karena sudah seharusnya hak keterbukaan informasi tersebut menjadi milik masyarakat. “Agar tidak ada yang ditutup-tutupi. Apalagi badan publik itu dibiayai APBD,” katanya dalam kunjungan studi tiru KI Sumbar ini.
Adrian juga berharap, awak media di Yogyakarta ke depan bisa bersinergi dengan KI setempat sehingga tranparanasi badan publik itu bisa menyentuh masyarakat.
Sementara itu, Ketua PWI Sumbar Heranof Firdaus mengatakan, dalam mewujudkan keterbukaan informasi itu koordinasi KI Sumbar dan awak media juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sumbar.
Gubernur merasa sangat terbantu dengan kerjasama tersebut sehingga kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai badan publik lingkup Pemprov Sumbar terkawal dengan baik.
“Malahan gubernur sangat mendukung, karena pengelolaan anggaran dan informasi terkawal dengan baik. Bahkan jika ada OPD yang tidak terbuka gubernur minta agar diberitakan saja agar muncul efek jera,” tutur Heranof.
Dalam diskusi, Pembina FJKIP Sumbar Novrianto, mengatakan KI punya peran penting menyatukan lembaga pers yang ada. Sehingga keterbukaan informasi pada setiap badan layanan publik terutama di pemerintahan bisa berjalan baik.
“Karena KI tak bisa bekerja sendiri dalam mengawal keterbukaan badan publik yang begitu banyak. Sehingga penting bermitra atau sinergi dengan media dan jurnalis,” katanya.
Ia menilai, kekompakan antara jurnalis dan KI Yogyakarta perlu diperkuat lagi, sehingga kontrol keterbukaan informasi itu betul-betul berjalan sesuai keinginan masyarakat.
(Rel/Willian)
