LAMPUNG, forumsumbar — Anggota DPD RI dari daerah pemilihan Provinsi Lampung dr Jihan Nurlela memberikan catatan khusus pada peringatan Hari Santri, 22 Oktober 2020 ini.
Sudah satu tahun lebih keberadaan Undang-Undang (UU) No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, namun hingga saat ini belum ada juga aturan turunannya.
Aturan turunan yang dimaksud yakni aturan pelaksana yang diterbitkan pemerintah berkaitan dengan UU tersebut.
“Saya ucapkan selamat Hari Santri nasional, dimana Santri Sehat Negara Kuat. Saat ini kita apresiasi pemerintah karena sudah ada UU Pesantren No 18 tahun 2019. Harapannya UU ini nantinya bisa mendorong kesejahteraan pesantren Indonesia,” ujarnya.
Tapi, Jihan menyayangkan UU Pesantren belum ada aturan turunannya. “Sudah sekitar setahun disahkan, namun pemerintah belum membuat aturan turunannya. Karena itu, sebagai Anggota DPD saya mendorong pemerintah untuk menyelesaikan aturan turunan tersebut,” kata Jihan, yang juga pernah mengenyam pendidikan di pesantren.
Menurut Jihan turunan dari UU No 18 Tahun 2019 tentang Pesantren antara lain Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. “Hingga saat ini, turunan seperti Perpres dan Permen terkait itu belum ada,” ujarnya.
Dengan aturan turunan dari UU Pesantren, sebutnya, maka berbagai program untuk mendukung pondok pesantren sebagai tempat menimba ilmu agama dan ilmu pengetahuan dalam segera terealisasi.
“Sejumlah permasalahan pesantren di masa pandemi Covid-19 ini misalnya, Pusat Kesehatan Pesantren, Program Pendidikan Daring, Pendidikan Vokasi di Pesantren (BLK) dan sebagainya yang benar-benar memiliki dampak konkret bagi peningkatan kualitas, kapasitas, dan daya saing santri,” imbuhnya.
Dokter Jihan juga menyayangkan program Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren dalam RAPBN tahun 2021 dihapuskan. Padahal tahun 2020 ini, kita apresiasi pemerintah karena program BOP Pesantren masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Jihan mengapresiasi pemerintah karena tahun ini BOP untuk tahap dua sudah dicairkan. Namun, tahun 2021 tinggal sebentar lagi dan pandemi Covid-19 masih berlangsung. Sementara BOP Pesantren tahun depan sudah dihilangkan.
Padahal, ini penting untuk membantu jutaan santri dan kiai yang ada di pondok pesantren menghadapi pandemi. “Jangan dibiarkan pesantren menghadapi pandemi dengan dampak ekonominya sendiri tanpa campur tangan pemerintah,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui, Kemenag telah mencairkan bantuan operasional selama dua tahap. Tahap pertama telah dicairkan di masa pandemi Covid-19 di akhir Agustus sebesar Rp930,84 miliar (35,8 persen). Sedangkan tahap kedua pada awal Oktober mencapai Rp1,089 triliun (41,9 persen).
Adapun bantuan operasional di masa pandemi Covid-19 ini diberikan negara untuk membantu 21.173 pesantren, 62.153 Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan 112.008 Lembaga Pendidikan Al Qur’an (LPQ).
(Rel/DPD)
