AGAM, forumsumbar —Dalam memahami keterbukaan informasi publik, semua keputusan sesuai kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu menjadi hak publik untuk mendapatkan, atau mengetahuinya.
Demikian disampaikan Ketua Bawaslu Agam Elvis saat menerima Tim Visitasi Komisi Informasi (KI) Sumbar yang dikoordinir komisioner Tanti Endang Lestari dengan anggota Adrian Tuswandi dan verifikator Tiwi Utami.
“Saat proses penanganan dan penindakan memang ada informasi yang belum kita publis,” ujar Ketua Bawaslu Agam Elvis saat divisitasi KI Sumbar dalam rangka Monev menuju Anugerah Ketebukaan Informasi Publik 2020, Kamis (15/10), di kantor Bawaslu Agam.
Bahkan Elvis, yang didampingi anggota Bawaslu, Okta Muhlia dan Hendra Susilo, serta Sekretaris Bawaslu Agam Yuli Zamra mengatakan bahwa pihaknya terbuka dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan sampai Pengawas TPS.
“Semua berjenjang dan ada mekanisme uji publik, sehingga ada yang gagal menjadi pengawas kita punya data dan dokumen termasuk penilaian setiap calon pengawas adhoc itu,” ujarnya
Bahkan Bawaslu Agam menampilkan anggaran hibah Pilkada Bupati Agam di website resmi Bawaslu, mulai total sampai dengan garis besar kegunaannya.
“Itu sudah kelaziman ketika APBD disahkan di Agam harus dipublis ke publik,” ujar Sekretaris Bawaslu Agam Yuli Zamra
Bahkan di website Bawaslu Agam juga membuka ruang permohoan perkara secara online maupun offline.
“Ada Pak, bisa secara online, kalau secara fisik datang ke kantor, isi buku tamu dan form permohonan informasi,” ujar Yuli Zamra.
(Rel/KI)
