JAKARTA, forumsumbar —Banyak desakan agar pilkada ditunda karena potensial menimbulkan kluster baru Covid-19. Namun, pemerintah bersama DPR memutuskan pilkada tetap digelar sesuai jadwal 9 Desember 2020 dengan memperketat protokol kesehatan disertai sanksi tegas terhadap pelanggarnya.
Menyikapi itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis mendorong agar kampanye para calon kepala daerah lebih banyak dilakukan di media dan diperpanjang waktunya dengan beberapa pertimbangan.
Apalagi diketahui selama ini media sangat berpengaruh dalam menyampaikan informasi terkait dengan tahapan serta jejak rekam para calon yang ikut kontestasi.
Pertama, para calon tidak bertemu langsung masyarakat calon pemilih dalam jumlah banyak karena potensial memunculkan kluster baru Covid-19. Maka, pertemuannya banyak dialihkan lewat media daring atau dalam jaringan (online) sehingga bisa disiarkan langsung dengan media penyiaran.
“Jadi, sebaiknya kampanye dan debat di media daring itu nantinya KPU dan calon bisa bekerja sama dengan media penyiaran terutama media-media penyiaran di daerah yang ada penyelenggaraan pilkada. Hasilnya bisa juga dimuat di media cetak dan online,” ujarnya.
Kedua, dengan minimnya pertemuan langsung calon dengan masyarakat, maka penyampaian rekam jejak, visi dan misinya jadi terkendala.
“Maka, perbanyak sosialisasi calon di media massa. Agar rekam jejak, visi dan misinya bisa sampai lebih luas ke masyarakat calon pemilih,” kata Ketua KPI Pusat Periode 2016-2019 ini.
Pertimbangan ketiga, dari informasi yang diperolehnya, kata Yuliandre, kondisi media saat ini dari sisi usaha juga terpukul akibat pandemi Covid-19.
“Banyak perusahaan pers yang harus merumahkan sebagian karyawannya dan telat membayar gaji akibat menurun drastisnya pendapatan di masa pandemi ini. Terutama pendapatan dari sisi iklan. Nah, pada momentum pilkada ini perusahaan-perusahaan tersebut berharap bisa meraih pendapatan dari sosialisasi para calon dalam bentuk iklan di media, misalnya,” jelas komisioner yang dikenal dekat dengan para wartawan ini.
Oleh karena itu, dia menyampaikan aspirasi dari perusahaan-perusahaan pers tersebut. Salah satunya, agar setelah penetapan calon pada 24 September nanti, para calon kepala daerah diberikan ruang sosialisasi lebih luas dan adil di media. Kecuali di masa tenang.
“Sebaiknya begitu sehingga waktu sosialisasi calon lebih panjang karena kampanye hadir secara fisik menemui masyarakat dibatasi ketat. Maka solusinya ya sosialisasi lewat media sejak dini. Nanti kita bersama Dewan Pers dan Bawaslu tinggal mengawasi dari sisi kontennya saja. Terpenting tidak melanggar pedoman perilaku penyiaran, tidak melibatkan anak-anak, dan dari sisi pemberitaan juga tidak melanggar kode etik jurnalistik dan UU Pers,” imbuhnya.
Dengan kebijakan seperti itu, katanya, KPU sebagai penyelenggara juga terbantu sosialisasinya kepada publik terutama dalam mengatasi kekhawatiran rendahnya partisipasi pemilih di masa pandemi ini. “Jadi, penyelenggara juga jadi terbaru dengan intensnya media memberitakan pilkada dan calon kepada masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, Pengurus Serikat Perusahaan Pers (SPS) Sumbar Two Efly mengapresiasi KPI Pusat yang telah menyampaikan aspirasi perusahaan media dalam menghadapi pilkada di masa pandemi Covid-19 ini.
Menurutnya, di masa pandemi ini harus ada terobosan dari penyelenggara dalam mengakselerasi sosialisasi dan kampanye calon sehingga pesan bahwa pilkada digelar 9 Desember dengan protokol kesehatan dan jejak rekam para calon sampai ke calon pemilih.
“Terima atau tidak, mau jujur atau berkilah, media saat ini sangatlah terdampak dari Covid-19. Untuk memulihkan usahanya, sedapat mungkin media jangan terlalu dibatasi dalam menyosialisasikan calon kepala daerah. Lagipula media berperan besar dan wadah paling tepat menyampaikan informasi. Sebab, media tak perlu mengumpulkan orang dalam jumlah yang banyak,” ujar Two Efly.
KPU dalam merumuskan PKPU bersama Bawaslu, kata Two Efly, mesti mempertimbangkan hal tersebut melibatkan Dewan Pers dan KPI.
Apalagi penyelenggara sendiri juga perlu masif sosialisasi agar setiap tahapannya bisa diketahui masyarakat. Misalnya seperti sekarang dalam hal uji publik data pemilih dan akan masuk tahap penetapan calon. “Jika tidak tersosialisasi secara masif kepada masyarakat, maka sangat sulit bagi masyarakat mengetahui lebih jauh sosok calon yang akan mereka pilih nantinya,” tambahnya.
(Rel/Heri)
