JAKARTA, forumsumbar —Anggota DPR Komisi VI DPR RI, Hj Nevi Zuairina Mendukung pemerintah untuk lebih fokus dalam penyelesaian Covid-19 dengan mengarahkan seluruh sumber daya negara pada pengendalian wabah ini.
Namun secara bersamaan, daya topang ekonomi kerakyatan yang selama ini melekat pada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) berbagai sektor mesti menjadi perhatian khusus pemerintah.
Nevi menyarankan, paket pengendalian Covid-19 dan penyelamatan UMKM menjadi satu kesatuan yang terintegrasi.
Lebih lanjut disampaikan, kondisi negara Indonesia saat ini sudah berhadapan dengan krisis ekonomi dunia akibat Covid 19. Nevi menduga, bertahannya situasi pembelanjaan rakyat masih relatif bergeliat terbantu pada momen pilkada dimana masyarakat pemilik sumber daya dan uang tunai membelanjakan dananya yang secara tidak langsung meningkatkan peredaran uang di pasaran.
Namun dikatakan Nevi ini baru hipotesanya saja, yang bisa dibuktikan dengan riset yang lebih dalam sekaligus mendapatkan informasi akurat agar pemerintah memiliki berbagai skenario tindakan cepat yang berdasar data dan analisa, bukan berdasar kira-kira.
Kebijakan yang relatif tepat dilakukan akan menahan serangan resesi dengan memperkuat pondasi ekonomi kerakyatan, seharusnya bisa berbarengan dengan fokus penanganan kesehatan.
“Selama ini persoalan mendasarnya adalah daya serap angaran yang telah ditetapkan pada penanganan Covid-19 sangat minim. Jauh dari harapan yang berkisar hanya sekitar 19% atau Rp135 triliun dari anggaran Rp695,2 triliun di penghujung Juli 2020. Bila kondisi seperti ini diteruskan, gak akan selesai-selesai persoalan wabah ini,” sebut Nevi.
Politisi PKS ini meyakini bahwa bantuan rakyat melalui Program Ekonomi Nasional (PEN) yang digelontorkan pemerintah dapat memperkuat ekonomi kerakyatan dengan berbagai pertimbangan.
Ada ancaman menghadang negara ini bila pilkada serentak sudah selesai, yakni jurang resesi dan krisis sosial yang selalu di gaungkan oleh berbagai pihak dengan berbagai alasan.
Tapi menurut Nevi, negara ini masih bisa terselamatkan apabila pemerintah disiplin fokus persoalan kesehatan dengan porsi besar berbarengan dengan PEN yang berfokus pada UMKM.
Nevi mengatakan, ia menerima berbagai masukan dari berbagai pakar yang terus mengungkap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus negatif. Dampak yang tak terduga dan relatif tiba-tiba dapat terjadi yang memicu krisis sosial akan menjadi bencana besar bagi bangsa ini.
“Saat ini kita akan sulit berkomunikasi dengan negara luar. Negara kita terburuk nomor 4 di dunia dalam penangan Covid-19. Dengan penambahan kasus sekitar 3.000 orang lebih dalam sehari menjadi sorotan dunia, dimana negara ini tidak serius pada pengendalaian wabah. Negara luar hanya bisa menilai dan menjadi kesimpulan buat mereka bahwa Indonesia tidak dapat didekati dalam arti kita sudah di blacklist”, ujar Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menyarankan kepada pemerintah, agar seluruh instrumen kenegaraan memberikan konsentrasinya pada proyeksi pemerintah sendiri akan pertumbuhan ekonomi negara. Pemerintah telah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III-2020 mendatang berada pada kisaran 0 persen hingga -2 persen. Sedangkan untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi sampai akhir tahun 2020, diproyeksikan bisa tumbuh positif 0,2 persen hingga -1,1 persen.
Nevi melihat, proyeksi ini bisa saja meleset, apakah makin buruk atau makin baik melesetnya. Karena asumsi tak terlihat berupa pilkada serentak bisa saja terjadi merubah situasi. kegiatan usaha cetak mencetak bahan promosi kandidat dan seluruh aktivitasnya akan menggerakkan roda ekonomi rakyat. Menurutnya, ini kesempatan pemerintah merubah situasi kondisi negara kita dengan berfokus pada kesehatan dengan bersamaan dengan penyelamatan ekonomi rakyat kecil yang tersebar di puluhan ribu UMKM di Indonesia.
“Saya masih berharap, agar pemerintah menyeriusi fokus penanganan kesehatan pada penyelesaian wabah yang bersamaan dengan penyelamatan ekonomi rakyat kecil. Tidak berubah keadaan wabah di negara kita boleh jadi ada yang perlu di evaluasi besar-besaran, dimana titik salahnya. Yang jelas, ada yang mesti dibenarkan pada pengelolaan anggaran negara untuk penanganan covid-19 ini”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/NZCenter)
