PADANG, forumsumbar —Momentum penyelenggaraan pilkada serentak bukan merupakan media penularan, tetapi justru menjadi gelombang untuk memobilisasi masyarakat menjadi agen perlawanan terhadap Covid-19.
Hal ini merupakan salah satu poin penting yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat yang digelar di Inna Muara Hotel Padang, Selasa (25/8) malam.
“Pilkada harus dijadikan momentum untuk menangani pandemi Covid-19, jika setting-nya benar. Kalau tidak, maka akan jadi kluster. Hal ini tentu tidak kita harapkan,” ungkapnya.
Untuk itu, tutur Mendagri, secara teknis nantinya harus ada proteksi perorangan. Baik bagi penyelenggara maupun pemilih, seperti penyediaan masker, sarung tangan, handsanitizer, faceshield, pengukur suhu tubuh dan penerapan protokol kesehatan lainnya.
Menurut mantan Kapolri ini, anggaran yang dibutuhkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara juga telah dialokasikan, baik bersumber dari hibah daerah maupun anggaran pusat.
Selanjutnya dikatakan, pandemi Covid-19 akan menggiring masyarakat untuk memilih pemimpin yang mampu menangani krisis.
Diharapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020 menjadi ajang adu gagasan calon kepala daerah untuk mengonsolidasikan upaya penanganan pandemi Covid-19. Dampak sosial ekonominya serta peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah masing-masing.
“Bagaimana mengiring isu Covid-19, kemampuan kepala daerah menangani dampak sosial ekonominya menjadi isu utama” ujarnya.
Lebih kanjut Mendagri Tito menuturkan bahwa pandemi Covid-19 merupakan masalah global yang membutuhkan penanganan secara serentak dan menyeluruh.
“Perlu keserentakan dan kesungguhan, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/ kota. Artinya butuh dukungan dari semua jajaran pemerintahan,” sebutnya.
Mendagri juga memberikan apresiasi kepada Gubernur Sumbar beserta jajaran atas berbagai upaya sistematis yang telah dilakukan dalam memerangi Covid-19 di Ranah Minang.
Diakui strategi penanganan Covid-19 di Provinsi Sumbar telah berada pada jalur yang tepat alias on the track.
“Dari data-data yang saya peroleh dari Menteri Kesehatan, penanganan Covid-19 di Sumbar relatif sangat baik. Bukan saya memuji, ini data yang berbicara, testing per satu juta penduduk di Sumbar, nomor dua terbanyak seluruh Indonesia. Fatality rate-nya juga rendah.
Sementara Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menuturkan kesiapannya dalam menyongsong penyelenggaraan pesta demokrasi, pilkada serentak.
“Alhamdulillah berjalan sesuai dengan tahapan yang telah diputuskan, Insyaallah Sumbar siap menggelar pilkada serentak dimasa Covid-19 ini,” ucapnya.
Terkait penanganan Covid-19, Gubernur Irwan mengakui bahwa penambahan kasus positif sampai hari ini masih terjadi.
“Bahkan hari ini lebih 70 orang, jumlah kasus tertinggi semenjak Covid-19 melanda Sumbar bulan Maret yang lalu,” katanya.
Artinya penerapan protokol kesehatan, menurut Gubernur Irwan, belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain tidak cukup hanya dengan peraturan kepala daerah. Dibutuhkan regulasi yang bersifat mengikat dan memiliki sanksi yang tegas.
Untuk itu gubernur meminta secara langsung kepada Mendagri agar dapat memfasilitasi penyusunan peraturan daerah tentang adaptasi kebiasaan baru.
“Mohon dukungan Pak Menteri, kami bersama DPRD sedang membahas perda ini, selain berisi norma, juga ada sanksi, ada denda, bahkan kurungan,” ujarnya.
Meski demikian pendekatan persuasif maupun sosialisasi akan tetap dilakukan.
“Insyaallah melalui perda ini akan mengurangi kasus Covid-19, aman dan tetap produktif,” harapnya.
Terakhir gubernur Irwan mengatakan bahwa Pemprov Sumbar merupakan satu-satunya provinsi yang menggratiskan tes Swab bagi masyarakat.
“Silahkan datangi puskesmas, rumah sakit rujukan ataupun Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Harapan kami, semoga Sumbar bisa normal kembali,” pungkasnya.
Turut hadir anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Wagub Nasrul Abit, unsur Forkopimda Sumbar, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Sumbar, bupati/walikota se-Sumbar, serta diikuti secara virtual oleh wakil bupati, wakil walikota beserta jajaran kepolisian se-Sumbar.
(Rel/Kominfo-SB)
