PADANG, forumsumbar —Dalam mengantisipasi ancaman dan mengatasi insiden serangan siber pada sektor pemerintahan, serta untuk menjaga keamanan informasi pemerintah, Sumbar menjadi salah satu provinsi pilot project pembentukan layanan Computer Security Incident Response Tim (CSIRT).
Provinsi Sumbar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) secara resmi launching CSIRT Sumbar yang dihadiri secara virtual oleh Kepala BSSN RI, Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, Gubernur Sumbar, Kepala OPD di Lingkup Pemprov Sumbar, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten/Kota se-Sumbar, Selasa (21/7).
“Saya sangat mengapresiasi terkhusus untuk Sumbar, sangat menunjukkan kualitas dan kesiapan serta tingkat kualitas siber yang dikelola oleh Dinas Kominfo Provinsi Sumbar, yang sangat berbeda dibandingkan provinsi lainnya. Maka dari itu tidak salah jika Sumbar jadi prioritas induk CSIRT, dan menjadi CSIRT ke-2 setelah Jawa Timur melaksanakan launching CSIRT,” kata Kepala BSSN.
Lihat Juga
Dalam sambutannya, BSSN sangat mendukung upaya stakeholder keamanan siber dan persandian dalam memberikan informasi terkait dengan keamanan siber sebagai bentuk sinergi atau kolaborasi, karena CSIRT membutuhkan kolaborasi dalam menyelesaikan insiden serta cepat dan efektif.
Secara simbolik Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan Surat Tanda Registrasi Computer Security Incident Response Tim (CSIRT) nomor registrasi CSIRT: 002/CSIRT.01.02/BSSN/07/2020 kepada Gubernur Sumbar.
Surat tanda ini sebagai bukti bahwa Pemprov Sumbar telah terdaftar sebagai salah satu CISRT pada sektor pemerintah di BSSN Republik Indonesia.
Sementara itu Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dalam sambutannya mengatakan dengan dilaksanakan launching CSIRT di Sumbar menunjukan kepedulian pada tingkat keamanan data, mendukung program CSIRT dari BSSN.
“Kita perlu mengamankan data yang bersifat rahasia, dan kita sangat mendukung dengan adanya CSIRT ini, sehingga keamanan data yang kita miliki sangat terjaga. Layanan CSIRT ini merupakan suatu keniscayaan karena di situasi pandemi Covid-19 ini menuntut kita secara maksimal menggunakan IT di bidang pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik yang mengharuskan kita melakukan secara online, sehingga data ini harus kita amankan dan jaga dengan baik agar tidak dapat diretas oleh para hacker,” ujarnya.
(Rel/KominfoSB)
