PADANG, forumsumbar —Pengamat politik sekaligus sosial, Yosmeri Yusuf menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar tidak siap dengan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menghadapi wabah virus corona (Covid-19) karena persoalan logistik masyarakat terabaikan.
Menurut Yosmeri, pemenuhan logistik masyarakat saat karantina telah diatur dalam Undang-Undang. “Kemudian itu bagian dari syarat diberlakukannya PSBB, dimana logistik masyarakat menjadi tanggungan pemerintah,” ujarnya, Jumat (24/4).
Tapi sampai sekarang telah masuk 3 hari dilaksanakannya PSBB, lanjut mantan Anggota DPRD Sumbar ini, tidak adanya pergerakan pemenuhan logistik masyarakat secara sistematis. Malahan masih berkutat masalah data mendata terus.
“Lebih siap pula partai politik, LSM, dan organisasi lainnya, serta perorangan di dalam memberikan bantuan ke masyarakat,” ucap Yosmeri.
Kalau masalahnya soal aturan, ungkap Yosmeri, dalam keadaan darurat ini sudah ada kelonggaran dari sisi realokasi anggaran. Jadi, tegasnya, tidak ada lagi alasan pemerintah menunggu aturan dan payung hukum segala macamnya.
Kewajiban masyarakat untuk mematuhi dan mentaati imbauan PSBB itu sudah dilaksanakan. Dimana keadaan ini secara ekonomi sangat berdampak kepada masyarakat. Sekarang hak masyarakat sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan logistik selama PSBB, itu yang tidak jalan.
Jadi, disampaikan Yosmeri lebih lanjut, kesiapan Pemprov Sumbar untuk PSBB ini tidak maksimal. “Harusnya persoalan logistik masyarakat diselesaikan terlebih dahulu, baru PSBB diterapkan. Ini sama saja asal-asalan,” tukasnya.
Saat ini, sebut Yosmeri, persoalan lapangan saja yang jor-joran, termasuk sosialisasi dengan baliho serta iklan satu halaman penuh. Terus tiap hari dari data yang diumumkan, penambahan yang terinfeksi Covid-19 terus juga bertambah secara signifikan.
“Harus ada parameter yang jelas untuk mengukur keberhasilan PSBB ini. Jangan asal PSBB orang, PSBB pula kita,” tutup Yosmeri mengingatkan.
(Ika)
