
PARIAMAN, forumsumbar –— Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pariaman mulai menguji coba sistem informasi kepegawaian terintegrasi bernama LILA (Linked Information and Live Administration) pada November 2026.
Kepala BKPSDM Kota Pariaman, Radius Syahbandar, menjelaskan bahwa pengembangan sistem LILA dilakukan secara mandiri (in-house) oleh tim teknis internal BKPSDM dengan memanfaatkan fasilitas Server Data Center Dinas Kominfo Kota Pariaman tanpa menggunakan anggaran pengadaan aplikasi pihak ketiga. Efisiensi pembangunan teknologi informasi dan pengurangan penggunaan kertas (paperless) dari inovasi ini diestimasi menghemat anggaran operasional daerah hingga Rp199,17 juta per tahun.
“Pada tahap awal, uji coba penerapan LILA dilaksanakan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) percontohan, yakni BKPSDM, BPKPD, dan Bappeda Kota Pariaman, sebelum diperluas ke seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman,”ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Kota Pariaman sekaligus penggagas aksi perubahan, Reza Novandri, menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memangkas waktu layanan administrasi aparatur sekaligus menyinkronkan data kepegawaian dengan tingkat kepatuhan pajak daerah dan penyelesaian temuan pengawasan.
“Pengembangan LILA berangkat dari evaluasi terhadap proses layanan kepegawaian manual yang selama ini memakan waktu 4 hingga 30 hari kerja. Melalui modul layanan mandiri (self-service) pada sistem yang baru, proses pengajuan hingga persetujuan cuti pegawai kini dapat diselesaikan secara elektronik dalam waktu kurang dari 15 menit dan langsung terhubung dengan data presensi,”ungkapnya.
Dalam penerapannya, LILA menghubungkan pangkalan data profil pegawai dengan instansi daerah melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), yakni Inspektorat Daerah terkait status bebas temuan atau Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terkait kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Dinas Dukcapil terkait validasi struktur Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga berbasis data SIASN BKN.
“Perubahan utama yang dilakukan adalah rekayasa ulang proses bisnis agar data tidak lagi terpisah-pisah antarinstansi. Selain mempercepat layanan dasar seperti cuti dan rekapitulasi kehadiran di BKPSDM, sistem ini berfungsi sebagai clearing house atau gerbang validasi kelengkapan prasyarat administrasi bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman,” terangnya.
Selain itu, BKPSDM juga menggandeng STIA Bina Nusantara Mandiri (BNM) Pariaman untuk melakukan evaluasi akademis terhadap tata kelola dan pengalaman pengguna (user experience) sistem tersebut.
“Integrasi lintas perangkat daerah ini dilengkapi dengan fitur Early Warning System (EWS) yang memberikan pengingat otomatis kepada pegawai maupun atasan langsung terkait kedisiplinan kehadiran, pemenuhan pengembangan kompetensi 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, serta kewajiban perpajakan. Status kepatuhan pajak dan penyelesaian temuan audit nantinya ditempatkan sebagai syarat kelengkapan berkas untuk pengajuan layanan yang bersifat penghargaan dan pengembangan karier, seperti mutasi, promosi, atau kenaikan pangkat. Sementara untuk layanan yang bersifat hak dasar kemanusiaan, seperti cuti sakit dan cuti melahirkan, tetap dilayani tanpa penahanan sistem,” tutupnya.
(R/Kominfo)






















