JAKARTA, forumsumbar —– Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menerima kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Pertemuan ini menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait musibah robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menelan korban jiwa sebanyak 67 orang.
Menteri Dody menegaskan kesiapan Kementerian PU dalam memberikan pendampingan teknis bagi pondok pesantren di seluruh Indonesia, khususnya terkait keamanan struktur dan kepatuhan izin pendirian. Kementerian PU juga akan membuka layanan hotline konsultasi pembangunan pesantren melalui Call Center 158.
“Untuk anggaran pondok pesantren, selama ini memang ada di Kementerian PU. Kemudian sambil berjalannya waktu, besok Senin kami akan membuka hotline terkait konsultasi pondok pesantren. Jika ada pondok pesantren yang ingin dilakukan pengecekan bangunan dengan segera, bisa dikonsultasikan ke hotline tersebut dan tim akan langsung datang ke lokasi,” ujar Menteri Dody.
Menteri Dody menambahkan, tim teknis dari Direktorat Jenderal Cipta Karya akan dikerahkan di seluruh Indonesia. “Tim dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga harapannya kita bisa cepat pengecekannya. Kalau terkait anggaran, insya Allah cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan atau kolaborasi dari swasta,” tambah Menteri Dody.
Kementerian PU juga akan melakukan sampling audit di sejumlah provinsi dengan jumlah pesantren terbanyak. “Untuk sementara kita sampling di 9 provinsi yang memang paling banyak pesantrennya, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan seterusnya. Sementara yang kita tangani berdasarkan sampling dulu, yang tidak masuk sampling mungkin nanti akan dibantu lewat hotline. Kami kerjakan secara paralel, nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Dan tim kami di lapangan juga sudah mulai bekerja untuk mendata dan mengaudit,” ujar Menteri Dody.
Menko PM Muhaimin menjelaskan bahwa pemerintah akan membentuk Satgas Pembangunan Pesantren yang berfokus pada audit bangunan dan pembenahan izin pendirian. Ia menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan meminta agar seluruh pembangunan pesantren dihentikan sementara apabila belum memiliki izin.
Menko Muhaimin juga menyampaikan bahwa Satgas akan melakukan cross check data bersama masyarakat dan pemerintah daerah untuk mempercepat audit dan penanggulangan agar tidak terjadi musibah serupa.
Menurutnya, langkah ini penting karena banyak pesantren yang telah berdiri puluhan hingga ratusan tahun, seperti pesantren di Sidoarjo yang berusia 125 tahun. “Jangan pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup, sekali ini saja. Mari kita bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah agar setiap pesantren dapat berdiri dengan aman dan berizin,” tutup Menko Muhaimin.
(R/pu)
