MENTAWAI, forumsumbar —-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Informasi (KI) Sumbar, Senin (16/12), kunjungi Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka membangun sinergitas dan sosialisasi pengawasan Pilkada 2020 dengan media tradisionil.
Saat turun dari kapal Mentawai Fast di Pelabuhan Tuapejat, komisioner Bawaslu Sumbar Vifner disambut dengan penyambutan tamu kehormatan ala Sikirei dengan dipasangkan Luat yaitu ikat kepala khas sikerei untuk sambut tamu kehormatan.
Disampaikan Vifner, pola sosialisasi pengawasan harus dikembangkan, tidak hanya sosialisasi dalam ruangan, tapi termasuk juga sosialisasi pengawasan berkolaborasi dengan media tradisionil. Kalau di Mentawai tentu dengan seni dan tradisi Sikerei,” ujar Vifner.
Lihat Juga
Sasaran menggandeng sosialisasi pengawasan lewat media tradisionil, lanjut Vifner, karena penyampaian yang renyah dan santai, tapi masuk ke pikiran masyarakat yang menyaksikan pertunjukan seni tradisionil tadi.
“Ini bagian inovasi sosialisasi yang Bawaslu lakukan, supaya pesan pengawasan Pilkada 2020 di Sumbar masif dan tentunya sesuai tagline Bawaslu, bersama rakyat awasi Pemilu atau Pilkada,” ujarnya.
Vifner pada paparan materinya menegaskan bersinergi dengan pelaku seni tradisionil untuk pesan-pesan pengawasan Pilkada dilakukan di semua Bawaslu se Sumbar. “Semua Bawaslu di seluruh tingkatan kita harapkan bersinergi dan berkolaborasi dengan media tradisi sesuai kearifan lokal daerah masing-masing. Ini dilakukan untuk memperkencang sosialisasi pengawasan karena Bawaslu kukuh menerapkan pengawasan partisipatif yang terbukti sukses di Pemilu 17 April 2019 lalu,” ujar Vifner.
Sementara itu Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi bersama Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Arif Yumardi hadir ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka penguatan pengelolaan informasi Pemilu dan Pilkada.
“Menghadapi Pilkada 2020, KI Sumbar berharap penyelenggaraan dan pengawasannya sarat dengan berbasiskan informasi publik, sebagai bentuk transparansinya badan publik penyelenggaran Pilkada seperti Bawaslu atau KPU atas pembiayaan pesta demokrasi dari APBD Sumbar atau APBD Kota Kabupaten penyelenggara Pilkada,” ujar Adrian.
Arif Yumardi juga menekankan bahwa keterbukaan informasi di Bawaslu dan KPU dalam rangka menihilkan sengketa informasi publik. “Karena di Perki 1 tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan, garisannya sejak permohonan informasi hingga penyelesaian sengketa hitungannya day per day. Tidak seperti sengketa informasi publik biasa yang di-deadline 100 hari kerja harus diputus Majelis Komisioner KI Sumbar,” ujar Arif.
Sedangkan Ketua Bawaslu Mentawai Perius menegaskan pencerahan pengawasan Pilkada terhadap praktisi media tradisionil di Mentawai sangat tepat. “Target kami nol pelanggaran dan sengketa Pilkada 2020 di Mentawai,” ujar Perius.
Sedangkan untuk keterbukaan informasi publik pengelolaan informasi Pengawasan Pilkada, Perius memastikan Bawaslu Mentawai siap. “Untuk informasi publik baik pengelolaan maupun pelayanan Bawaslu Mentawai siap sesuai aturan yang berlaku seperti UU 14 Tahun 2008, Perbawaslu 10/2019 dan Perki 1 tahun 2019,” ujarnya. (Rel/Rico)
