JAKARTA, forumsumbar — Anggota Komisi VI DPR RI-FPKS Hj Nevi Zuairina pada Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Kementerian BUMN mengapresiasi pencapaian penyerapan anggaran Kementerian BUMN yang mencapai 99,06% dari pagu anggaran tahun 2022.
Namun demikian, ia memberi catatan dengan berbagai persoalan yang muncul di lingkungan BUMN selama tahun 2022 tersebut. Persoalan yang ia maksudkan antara lain kasus asuransi bermasalah dengan nilai yang sangat besar, pembengkakan biaya kereta api cepat, dan kasus aturan busana pegawai maskapai.
“Saya sebagai anggota Komisi VI, sangat mengapresiasi Kementerian BUMN RI yang telah melaksanakan transformasi BUMN sehingga menghasilkan peningkatan kinerja korporasi dan keuangan BUMN pada tahun 2022 dan kontribusi BUMN kepada negara,” tutur Nevi, melalui keterangan persnya, Kamis (16/2/2023).
Politisi PKS ini menerangkan bahwa seluruh anggota Komisi VI mendorong Kementerian BUMN RI untuk terus melakukan transformasi BUMN secara berkelanjutan sesuai dengan roadmap yang telah disusun dalam rangka meningkatkan kinerja BUMN yang lebih baik pada periode-periode selanjutnya, termasuk mengawasi penerapan Good Corporate Governance secara konsisten dalam rangka menciptakan pengelolaan BUMN yang transparan, profesional, efektif dan efisien.
“Saya meminta agar Kementerian BUMN beserta jajarannya berusaha merealisasikan tujuannya untuk memberikan kontribusi untuk pembangunan negara dan juga memberikan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peningkatan kinerja yang signifikan di tengah kondisi perekonomian yang menantang, termasuk di saat pandemi Covid-19 merupakan prestasi besar yang perlu dipertahankan. Mestinya kalau tidak ada Covid-19, BUMN akan mampu semakin meningkatkan skala usahanya,” tutup Nevi Zuairina.
(Rel/dpd)
