MALUKU, forumsumbar —Pemerintah diharapkan memberikan respon yang positif dan beri’tikad baik dalam mendorong percepatan pembahasan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang-Undang, mengingat urgensi RUU Daerah Kepulauan dalam rangka mewujukan kesejahteraan masyarakat sekaligus sebagai wujud nyata kehadiran negara di daerah.
Hal itu terungkap dalam Rapat Tahunan Badan Kerja Sama (BKS) Provinsi Kepulauan Tahun 2019 dengan mengambil tema ‘Kebijakan Pemerintah Terhadap Percepatan Pembangunan di Provinsi Kepulauan’, Kamis (17/10) di Ambon, Maluku.
Seminar dalam rangka Rapat Tahunan Badan Kerja Sama Provinsi Kepulauan dibuka Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno dan dihadiri Wakil Ketua Komite I DPD RI Fachrur Razi, Wakil Gubernur Maluku Utara Muh. Natsir Thaib, Sekda Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah, perwakilan Provinsi Kepulauan seperti Bangka Belitung, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Ketua DPRD Maluku dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Kepulauan, serta sejumlah perwakilan Kabupaten / Kota Kepulauan.
Lihat Juga
Sementara dari Kementerian/Lembaga, dihadiri Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Kemendagri RI Moch Ardian N, Kasubdit Bidang Hukum dan Harmonisasi Peraturan perundang-undangan Kemenkum-HAM Vicky Nana Kania, dan Tenaga Profesional Bidang Politik Lemhanas Kisnu Haryo kartiko.
Kemudian Arif Fadillah mewakili Ketua BKS menyatakan, kebijakan desentralisasi merupakan pilihan yang tepat untuk mengelola negara maritim dan kepulauan. Perjuangan terhadap regulasi Provinsi Kepulauan sudah dimulai sejak 10 Agustus 2005 (Deklarasi Ambon). Jumlah anggota ada 7 provinsi yang kemudian bertambah menjadi 8 provinsi dengan masuknya Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi anggota. RUU Daerah Kepulauan merupakan inisiasi DPD RI yang sudah masuk dalam Prolegnas. RUU ini kemudian diakomodir dalam Pasal 27-30 UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda).
“Hal ini tentu tidak sesuai harapan. Oleh karena itu, kami mendorong DPD RI agar memperjuangkan RUU Daerah Kepulauan pada prolegnas berikutnya (tahun 2020) untuk dibahas dan disahkan menjadi undang-undang,” ujar Arif.
Sementara Barnabas menekankan akan pentingnya treatmen khusus untuk Provinsi Kepulauan yang diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang. Tidak ada alasan bagi Pemerintah untuk tidak mewujudkan RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang. Dengan adanya forum BKS diharapkan mampu memberikan efek yang kuat bagi perjuangan untuk mewujudkan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Senator dari Dapil Aceh yang akrab dipanggil Razi ini dalam paparan menyampaikan bahwa RUU Daerah Kepulauan menjadi tanggung jawab DPD RI untuk menyiapkan sebagai usulan inisiatif dimana selama ini Negara belum hadir secara efektif. Kebutuhan hukum baru yang mewadahi pengaturan Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim. Sebagai ikhtiar membangun Indonesia yang merupakan kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity).
“Ikhtiar kita ini, menghadirkan Negara lewat pengesahan RUU tak lepas dari manifestasi pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa kita sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945,” ucapnya.
Razi melanjutkan bahwa ada tiga subtansi penting RUU yang diusulkan, pertama Ruang Pengelolaan (Yuridiksi dan Wilayah Pengelolaan), kedua Urusan Pemerintahan (Irisan Urusan dan Skala Kewenangan tertentu), dan ketiga Uang (Formulasi dan Nominal Pendanaan Khusus). “Pemerintah belum memberikan sikap yang jelas mengenai pengaturan Daerah Kepulauan. Apakah pemerintah memilih menerbitkan PP amanat Pasal 27-Pasal 30 UU Pemda atau membahas lebih lanjut RUU Daerah Kepulauan yang merupakan inisiatif DPD RI khususnya Komite I DPD RI tersebut,” tukuk Razi.
Sebagai pengusul RUU tentunya DPD RI sepakat membahas dan mengesahkan RUU Daerah Kepulauan serta meminta pemerintah seharusnya menyambut positif usul inisiatif ini sebagaimana DPD dan DPR menyambutnya dengan positif. “Kami meminta dukungan dan kerjasama dari Provinsi-Provinsi Kepulauan agar RUU ini segera dibahas kembali dalam dan segera disahkan. Komite I tentunya telah siap melanjutkan perjuangan bersama 8 Provinsi Kepulauan dalam mewujudkan UU Daerah Kepulauan,” ucapnya.
Kisnu Haryo dari Lemhanas sependapat bahwa Daerah Kepulauan semestinya diatur dengan menggunakan pendekatan desentralisasi asimetris. Adanya regulasi memberikan kepastian dan kekuatan hukum bagi Daerah Kepulauan.
“Keberadaan RPP Provinsi bercirikan kepulauan sebagai amanat Pasal 30 UU Pemda yang belum terbit tentunya cukup menghambat pelaksanaan desentralisasi asimetris. Keberadaan PP juga kurang optimal bagi Daerah Kepulauan. Diperlukan suatu regulasi setingkat Undang-Undang. Sementara RUU Daerah Kepulauan Insiatif DPD belum terbahas dengan baik, sehingga otonomi yang bersifat asimetris belum optimal”, sebut Kisnu.
Dilanjutkan Kisnu, Lemhanas mendukung adanya alokasi khusus bagi percepatan pembangunan Daerah Kepulauan, termasuk di dalamnya pengelolaan Sumber Daya Laut untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan. Konektifitas Daerah Kepulauan dan ketersediaan sarana prasarana yang menunjang pembanguan Daerah Kepulauan.
Sedangkan Nana dari Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa Direktorat Harmonisasi fokus pada pembahasan harmonisasi regulasi dalam hal ini RUU Daerah Kepulauan. “Beberapa catatan kami menyimpulkan masih diperlukan harmonisasi RUU Daerah Kepulauan dengan UU Pemda seperti mengenai Wilayah Pengelolaan Laut, Urusan, Kewenangan, dan adanya aturan berbeda kepada daerah tertentu seperti DIY, Papua, Papua Barat, Aceh serta Kawasan Khusus,” ujarnya.
Nana juga menjelaskan bahwa RPP yang mengatur Pasal 30 UU Pemda tentang provinsi yang bercirikan kepulauan sudah sampai dalam tahap harmonisasi, akan tetapi berhenti karena tidak memungkinkan kewenangan diatur dengan RPP, melainkan harus diatur dengan Undang-Undang. “Sekarang RPP berada di Menko dengan nama RPP Strategi Pecepatan Pembangunan Provinsi di Laut dan Daerah Provinsi yang Berciri Kepulauan”, ungkapnya, dan menyatakan RUU Daerah Kepulauan harus dipastikan menjadi Undang-Undang Lex Spesialis.
Adrian mengungkapkan bahwa pada prinsipnya Negara hadir bagi seluruh rakyat Indonesia (Nawa Cita pertama). Kemudian bagaimana regulasi mengatur Provinsi Kepulauan di dalam UU Pemda, pertama menyusun perencanaan dan menetapkan DAU dan DAK dengan memperhatikan Provinsi bercirikan Kepulauan, kedua DAU dengan menghitung luas lautan, ketiga Penetapan DAK dengan memperhitungkan pengembangan Daerah Kepulauan, ke-empat Berdasarkan DAU dan DAK, dilakukan penyusunan Strategi percepatan Pembangunan Daerah, kelima menyusun strategi percepatan meliputi pengelolaan, pembangunan ekonomi, sosial budaya, SDM, hukum adat terkait laut, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan ke-enam pemerintah dapat mengalokasikan Dana Percepatan di luar DAU dan DAK.
“Sebagai pengatur keuangan, kami hanya sebagai makmum, artinya kami mengikuti kebijakan apa yang kemudian dipilih, kami akan menyesuaikan dengan kebijakan tersebut,” ujarnya.
Kegiatan seminar dalam rangka Rapat Tahunan BKS Provinsi Kepulauan ini ditutup dengan pembagian cinderamata, dan adanya suatu kesimpulan untuk terus mengusung RUU Daerah Kepulauan menjadi undang-undang Kepulauan. (Rel)
