PADANG, forumsumbar —Dengan sedikitnya jumlah nagari/desa di Sumbar, menyebabkan dana transfer pusat ke daerah juga sedikit. Dan ini suatu kerugian besar bagi Sumbar.
Pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2021 yang jumlahnya Rp2750 triliun, terdapat dana transfer pusat ke daerah itu sebesar Rp793 triliun, dan ini termasuk Dana Desa, yang alokasinya sekitar Rp800-900 juta per desa.
“Aceh itu menerima Dana Desa sekitar Rp5 triliun, karena desanya ada sebanyak 6497. Sementara Sumbar hanya Rp992 miliar, dengan jumlah nagari/desa sebanyak 1045,” ujar Anggota DPD RI H Leonardy Harmainy, saat menjadi narasumber di acara Diskusi Refleksi Akhir Tahun, Jaringan Pemred Sumbar (JPS), Sabtu (25/12), di The ZHM Premiere, Alang Laweh Padang.
Dalam diskusi yang bertemakan “Realisasi APBN 2021/Dana Transfer ke Daerah dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Sumbar” itu, disampaikan oleh Leonardy bahwa jelas dengan kecilnya dana transfer pusat ke Sumbar melalui Dana Desa, sangat berpengaruh terhadap laju pembangunan Sumbar.
Sedikitnya jumlah nagari/desa di Sumbar, sebut Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI ini, semenjak program kembali banagari, sebagai implementasi UU No 22/ 1999 dan Perda Sumbar No 9/ 2000 yang menyebabkan jumlah desa semakin berkurang karena ada 2 atau 3 desa kemudian lebur menjadi 1 nagari.
Mengakali itu, sebut mantan Ketua DPRD Sumbar ini, perlu upaya-upaya strategis dari Pemprov Sumbar maupun Pemerintah Kabupaten/Kota mencari sumber-sumber pemasukan yang menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“PAD bisa dari hasil penyertaan modal pemerintah daerah melalui usaha-usaha yang dinilai bisa memberikan keuntungan kepada daerah,” ujar Leonardy, yang juga pernah menjadi Ketua Gapensi Sumbar ini.
Tetapi sebut Leonardy, pengelolaan usaha-usaha tersebut harus secara profesional, sehingganya usaha bisa berjalan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, jauh dari kepentingan-kepentingan politik.
Ikut juga menjadi narasumber lainnya dalam diskusi JPS ini, Pakar Ekonomi Unand Hafrizal Handra, yang juga Wakil Rektor IV Unand, HM Nurnas (Anggota DPRD Sumbar) dan Yunasri (Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah / BPKAD Sumbar), serta dimoderatori Rakhmatul Akbar, yang akrab disapa Camaik.
Pada kesempatan itu, di akhir acara, diadakan perayaan HUT ke-2 JPS, dimana disampaikan Koordinator JPS Heri Sugiarto, bahwa organisasi ini berdiri pada tanggal 13 Desember 2019, dan merupakan wadah silaturahmi dan diskusi para pemimpin redaksi (Pemred) di Sumbar untuk kemajuan daerah.
(Ika)
