JAWA BARAT, forumsumbar — Anggota Komisi VI DPR RI Hj Nevi Zuairina mengingatkan bahwa saat ini Bulog menjadi perusahaan di bawah Kementerian BUMN, dimana masih menjalankan tugas, baik mencari keuntungan maupun mengelola PSO untuk stabilisasi pangan.
“Dari aturun yang memayungi keberadaan Bulog, terlihat sekali badan ini menjalankan dualisme pekerjaan yang terkadang akan menemui konflik tujuan.
Di sisi lain Bulog harus profitable, karena sebagai perusahaan, tapi di sisi lain pula dia harus menjadi lembaga penyangga pangan atau stabilisasi pangan nasional.
“Keadaan ini sudah berlangsung lima tahun dan ternyata Bulog menjadi lembaga yang serba dilema”, tutur Nevi.
Menurut Nevi, untuk saat ini, sebagai perusahaan, mestinya sudah ada RNI sebagai holding pangan yang dapat fokus menjadi prusahaan negara yang bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan yang layak untuk di konsumsi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Maka Bulog mestinya dapat dikembalikan fungsinya seperti semula menjadi lembaga stabilisasi pangan di bawah Presiden. Sehingga Bulog menjadi lembaga yang kuat dan mampu menjalankan tugasnya secara fokus, dan tidak memikirkan mencari untung untuk disumbangkan kepada negara,” jelas Nevi.
Politisi perempuan PKS ini meyakini, ketika Bulog menjadi lembaga di bawah Presiden, bukan lagi di bawah BUMN, maka pola koordinasi yang dilakukan oleh Perum Bulog dengan kementerian teknis terkait untuk memastikan bahwa ketersediaan bahan pangan akan lebih efektif.
Suasana egaliter pada lembaga-lembaga yang memastikan pangan cukup akan semakin baik. Sehingga tujuan utama negara kita akan pangan yakni mencukupi kebutuhan dalam negeri dengan merata dan berkualitas dapat terpenuhi. Sehingga kejadian impor pangan yang selama ini marak tiap tahun dapat ditekan secara drastis.
Nevi Zuairina mengatakan, semua lembaga mesti fokus dan jelas tupoksinya. Misalnya terbentuknya BUMN klaster pangan harus didukung dengan adanya roadmap yang jelas. Begitu juga Bulog, harus fokus dan jelas. Harus dihindari dualisme pekerjaan yang terkadang menimbulkan konfilik tujuan. Karena selama ini pengelolaan komoditas pangan belum memiliki roadmap, sehingga sering kali merugikan petani dan juga masyarakat karena adanya impor yang diambil tanpa melalui perhitungan yang matang.
“Saya meminta, perlu diperkuat kelembagaan Bulog ini sebagai stabilisasi pangan. Payung hukumnya dirubah untuk dikembalikan bahawa Bulog jangan lagi jadi perusahaan yang mencari untung. Bulog harus menjadi lembaga murni yang bergerak mengelola PSO, dan kelembagaan ini langsung di bawah presiden. Semoga dengan begitu, Tujuan mewujudkan kedaulatan pangan negara kita segera terwujud dengan syarat Bulog menjadi lembaga yang kredibel dan berintegritas tinggi”, tutup Nevi Zuairina.
(Rel/nzvoice)
