PADANG, forumsumbar —Sejak dulu, tak pernah Provinsi Sumbar dan 19 kabupaten/kota yang ada di Sumbar dipimpin perempuan.
Padahal soal perempuan jadi pemimpin di tanah Minang tidak perlu disangsikan, sebut saja Raja Pagaruyung, Bundo Kanduang, lalu perempuan heroik Sumbar ada Rohana Kuddus, Siti Manggopoh, dan di era kemerdekaan serta pembangunan ada perempuan di parlemen, seperti Aisyah Hamini, serta Emma Yohana (tiga kali jadi Senator DPD RI).
Bahkan di Pileg 2019 kemarin, ada tiga perempuan Sumbar menjadi legislator di DPR RI, Athari, Nevi Zuairina dan Lisda Hendrajoni. Yang tidak ada itu perempuan menjadi kepala daerah.
Kenapa dan kenapa? itulah pertanyaan yang ada di pikiran orang Sumbar.
Anggota DPR RI yang juga istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Nevi Zuairina mengatakan kepada media, Sabtu (11/6), aktualnya perempuan Minangkabau jadi kepala daerah bukanlah ilusi.
Disebutkannya, ada kecenderungan terutama dari perempuan Minangkabau itu seakan mereka dihambat oleh budaya. Sebenarnya itu hanya kalah dari ketidakyakinan perempuan itu sendiri terhadap kapasitas dirinya.
“Secara budaya dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan Minang yang tidak dibolehkan jadi penghulu, manti, malin, dubalang, imam, khatib, bilal dan kadhi,” ujar Nevi, yang heran saat tahun pilkada ini tidak banyak perempuan Sumbar muncul dalam konstelasi calon kepala daerah.
Dari delapan fungsi tabu dipegang oleh perempuan tadi, kata Nevi, tidak ada lagi jabatan menghalangi perempuan Sumbar berkiprah, termasuk perempuan Minang itu untuk jadi kepala daerah.
Ingat sejarah kerajaan Pagaruyung ada beberapa orang perempuan yang menjadi sulthanah/raja.
“Masalahnya mungkin tergantung kepada pilihan dan memilih pilihan perempuan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan perhitungan yang tepat. Itu beberapa hal yang menurut ambo (saya) perlu dikaji,” ujar Nevi.
Kemudian, kata politisi perempuan PKS ini, yang paling utama perlu jelas bagi perempuan apa tujuan perempuan Minangkabau untuk menjadi kepala daerah? Terus apakah perempuan itu sudah bisa/selesai menjalankan fungsinya dalam keluarga dan kaumnya dengan baik?
“Ini penting dijawab oleh perempuan Minang sendiri, untuk bisa berperan terhadap masyarakatnya. Agar jangan menjadi perempuan salah langkah,” ujar Nevi.
Nah kalau itu semua sudah oke, why not perempuan Minang menjadi kepala daerah.
Untuk itu perempuan Sumbar harus meningkatkan kapasitas, integritas, kredibilitas dan intelektualitas, dan juga isi tas, agar perempuan bisa bersaing dengan kaum laki laki dan memberikan karpet merah kepada kaum perempuan,” ujarnya.
Gerakan feminisme, ingat Nevi, pada hakekatnya adalah untuk memperjuangkan hak atas properti.
“Perempuan Minangkabau secara budayanya adalah pemilik properti (sako dan pusako), dan itu tidak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan,” tutup Nevi.
(Rel/NZCenter)
