
PADANG PARIAMAN, forumsumbar — Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Padang Pariaman terus memperkuat pemahaman masyarakat dan kualitas pelayanan terkait Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya mengenai penentuan dasar pengenaan pajak dalam transaksi jual beli tanah dan bangunan. Ketepatan nilai transaksi menjadi perhatian penting agar pengenaan BPHTB sesuai ketentuan serta mencerminkan nilai perolehan yang sebenarnya.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 13 mengatur bahwa dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP). Untuk transaksi jual beli, NPOP ditetapkan berdasarkan harga transaksi. Sementara itu, NJOP yang digunakan dalam pengenaan PBB-P2 menjadi dasar pengenaan BPHTB apabila nilai perolehan tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP pada tahun terjadinya perolehan. Demikian disampaikan Kepala BPKD Kabupaten Padang Pariaman, M. Fadhly, S.AP, MM, kepada awak media di kantornya Komplek IKK (Ibu Kota Kabupaten) Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang, Senin (16/11/2026).
Pengaturan mengenai penelitian BPHTB, juga diperkuat melalui Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ tentang Mekanisme Penerimaan Setoran dan Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB dalam rangka Pendaftaran Tanah serta Integrasi Data Pertanahan dan Data Perpajakan. Pada angka 17, 18, dan 19, pemerintah daerah menggunakan NJOP PBB-P2 dan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang disediakan ATR/BPN sebagai data pembanding untuk menilai kewajaran NPOP. Penggunaan ZNT merupakan instrumen pendukung analisis dan tidak menghilangkan kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan data, dokumen, serta informasi lain yang sah. Seluruh proses penerimaan setoran dan penelitian SSPD BPHTB, termasuk analisis kewajaran nilai transaksi, harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
“Dalam pelaksanaannya, wajib pajak atau pihak yang diberi kuasa perlu melengkapi dokumen melalui sistem atau aplikasi yang telah disediakan yaitu pada link https://pajak.padangpariamankab.go.id/. Penggunaan sistem informasi diwajibkan agar semua transaksi dari wajib pajak atau yang diberi kuasa tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Fadhly.
Khusus transaksi jual beli, dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atau Akta Jual Beli (AJB) yang mencantumkan harga transaksi menjadi dokumen penting yang harus disampaikan. Dokumen pendukung lainnya meliputi identitas wajib pajak, sertifikat tanah, foto objek, serta dokumen terkait lainnya sesuai jenis perolehan hak. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses penelitian dan verifikasi BPHTB.
Fadhly menekankan, bahwa kewajaran nilai transaksi atau NPOP memiliki peran penting dalam menentukan besaran BPHTB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Harga transaksi yang dicantumkan dalam PPJB atau AJB harus mencerminkan nilai transaksi yang sebenarnya, bukan sekadar angka yang dicantumkan untuk memenuhi persyaratan administrasi.
Menurutnya, data transaksi yang wajar dan didukung dokumen yang benar akan membantu pemerintah daerah melakukan penelitian secara objektif, sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai kewajiban pajak yang harus dipenuhi.
“Melalui penguatan penelitian dan pemanfaatan data pembanding, kita berharap proses pengurusan BPHTB dapat berlangsung lebih transparan, tepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari peningkatan kualitas tata kelola pajak daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padang Pariaman,” tutupnya.
Adapun tarif BPHTB Kabupaten Padang Pariaman ditetapkan sebesar 5 persen. Besaran pajak terutang dihitung dari NPOP setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP), yang ditetapkan sebesar Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama. Terdapat ketentuan NPOPTKP khusus untuk perolehan hak karena waris dimana dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sesuai dalam Perda Nomor 1 Tahun 2024.
(R/AS)






















